KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI MEMUTUS PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

Dalam beracara di Mahkamah Konstitusi untuk perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon tunggal yang hams memberikan uraian yang jelas disertai bukti, dimana Mahkamah Konstitusi tidak mengadili...

全面介紹

Saved in:
書目詳細資料
主要作者: JONI SUJATMIKO, -
格式: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
語言:English
出版: 2005
主題:
在線閱讀:https://repository.unair.ac.id/135956/1/Joni%20Sujatmiko.pdf
https://repository.unair.ac.id/135956/
http://lib.unair.ac.id
標簽: 添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!