KEWENANGAN NOTARIS DALAM SERTIFIKASI TRANSAKSI YANG DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK

• Main Author: NOER SIDA, S.H., 031714253021
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: English; English
• Published: 2019
• Subjects: KB810-962.8 Obligations. Contracts and transactions
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/80320/1/abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/80320/2/full%20text.pdf; http://repository.unair.ac.id/80320/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penggunaan tanda tangan elektronik (electronic signature) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tanda tangan elektronik dibuat oleh badan hukum yang disebut penyelenggara sertifikasi elektronik (certification authority) dengan melalui beberapa tahapan yaitu permohonan, verifikasi, dan penerbitan sertifikat elektronik. Ketentuan tersebut diatur UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 serta PP No. 82 Tahun 2012, hingga terbit Permenkominfo No. 11 Tahun 2018. Dalam Pasal 27 Permenkominfo No. 11 Tahun 2018 memberikan kewenangan baru kepada notaris sebagai otoritas pendaftaran (registration authority). Berdasarkan hal tersebut terdapat 2 (dua) pokok permasalahan dalam tesis ini yaitu: 1. Analisis kewenangan otoritas pendaftaran (registration authority) sertifikat elektronik oleh notaris.; 2. Kualifikasi produk hukum yang diotorisasi oleh notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian tesis adalah kewenangan baru notaris sebagai registration authority adalah kurang tepat dan harus dikesampingkan karena berdasarkan peraturan perundang-undangan notaris tidak dimungkinkan melakukan kewenangan khususnya kegiatan verifikasi identitas yang dilakukan secara daring (on line) serta bentuk produk hukum yang dihasilkan oleh notaris sejak diundangkannya Permenkominfo No. 11 Tahun 2018 sampai saat ini belum diatur, namun karakteristik yang mendekati hasil verifikasi adalah surat pernyataan yang menyatakan pemohon lolos tahap verifikasi dan berhak mendapatkan sertifikat elektronik