PERUBAHAN DALAM AKUISISI PERTAHANAN INDONESIA (STUDI KASUS: AKUISISI PERTAHANAN INDONESIA DI MASA REFORMASI)

<p align="justify">Akuisisi pertahanan merupakan satu diskursus yang penting namun belum cukup terkaji. Akuisisi pertahanan merupakan fungsi dari kebijakan pertahanan negara yang harus ditinjau dari berbagai sudut keilmuan, dan belum ada kesepahaman akan konseptualisasi serta aplikas...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: MAHARANI SAVITRI (NIM 24005032); Pembimbing: Dr.Ir. Bambang Kismono Hadi, CURIE
Format: Theses
Language:Indonesia
Online Access:https://digilib.itb.ac.id/gdl/view/13351
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Institution: Institut Teknologi Bandung
Language: Indonesia
Description
Summary:<p align="justify">Akuisisi pertahanan merupakan satu diskursus yang penting namun belum cukup terkaji. Akuisisi pertahanan merupakan fungsi dari kebijakan pertahanan negara yang harus ditinjau dari berbagai sudut keilmuan, dan belum ada kesepahaman akan konseptualisasi serta aplikasinya. Bagi negara yang menginginkan kemandirian dalam pertahanan, persoalan bagaimana mensinergikan akuisisi pertahanan dengan industri pertahanan nasional adalah penting.<p align="justify"><p>Ada beberapa hal yang harus dilihat untuk menilai apakah akuisisi pertahanan benar menjadi fungsi kebijakan pertahanan negara dan bersinergi dengan industri pertahanan. Ada tiga unit analisa: kebijakan pertahanan nasional, kebijakan pembangunan kapabilitas pertahanan dan proses akuisisi itu sendiri.<p align="justify"><p>Tesis ini berkesimpulan bahwa meskipun telah ada upaya perubahan akan tetapi: (1) akuisisi pertahanan Indonesia belum merefleksikan kebijakan pertahanan nasional; (2) akuisisi pertahanan belum konsisten terhadap kebijakan pembangunan kapabilitas pertahanan; (3) akuisisi pertahanan tidak cukup mengakomodir industri pertahanan nasional dan karenanya; (4) dibutuhkan perubahan untuk memampukan pemerintah dalam menyukseskan program pemenuhan kebutuhan pertahanan oleh industri dalam negeri.