#TITLE_ALTERNATIVE#
Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas perairan mencapai 3.257.483 km2 dengan 17.504 pulau besar dan kecil, dimana hanya sekitar 6.000 pulau yang berpenghuni. Sebagai negara kepulauan, peranan industri pelayaran sebagai alat transportasi dan distribusi baik manusia maupun barang ke seluruh wi...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Theses |
Language: | Indonesia |
Online Access: | https://digilib.itb.ac.id/gdl/view/18993 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Institution: | Institut Teknologi Bandung |
Language: | Indonesia |
Summary: | Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas perairan mencapai 3.257.483 km2 dengan 17.504 pulau besar dan kecil, dimana hanya sekitar 6.000 pulau yang berpenghuni. Sebagai negara kepulauan, peranan industri pelayaran sebagai alat transportasi dan distribusi baik manusia maupun barang ke seluruh wilayah Indonesia sangat vital. Bisa dikatakan bawa kapal-kapal ini merupakan urat nadi perekonomian Indonesia. Ironisnya, selama bertahun-tahun, industri pelayaran asing menguasai wilayah perairan Indonesia. Instruksi Presiden No. 5/2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran <br />
<br />
<br />
Nasional menandai diberlakukannya asas Cabotage di seluruh wilayah perairan Indonesia. Pada prinsipnya, asas ini mewajibkan kegiatan perkapalan yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia menggunakan kapal-kapal berbendera Indonesia dan dimiliki oleh perusahaan Indonesia. Peraturan ini membuka kesempatan bagi pengusaha nasional untuk terjun ke bisnis perkapalan dan mengurangi dominasi perusahaan perkapalan asing. Asas Cabotage juga berlaku bagi kapal-kapal yang dipakai untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan eksploitasi MIGAS. Pemerintah memberlakukan batas waktu, bagi <br />
<br />
<br />
perusahaan MIGAS yang beroperasi di Indonesia (KKKS) untuk mengganti kapal berbendera asing yang mereka gunakan dengan kapal berbendera Indonesia. PTGMI <br />
<br />
<br />
sebagai perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi dan engineering kelautan, melihat peluang untuk terjun sebagai penyedia kapal untuk kegiatan MIGAS ini. Thesis ini dimaksudkan untuk menilai resiko-resiko yang ada dan mungkin muncul sehubungan dengan rencana PTGMI untuk terjun ke industri pelayaran. Analisa internal juga dilakukan untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh PTGMI sehingga dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengatasi ancaman serta memaksimalkan s <br />
<br />
<br />
peluang yang ada di dalam industri perkapalan. Kapal merupakan alat utama untuk menghasilkan pemasukan bagi industri pelayaran. Di sisi lain, pengadaan kapal yang sangat mahal membutuhkan dukungan keuangan yang kuat dari perusahaan. Pengadaan kapal dapat dilakukan melalui penyertaan saham oleh pemilik modal, hutang atau pinjaman dari bank atau lembaga pembiayaan lain, dan <br />
<br />
<br />
leasing. Metode leasing menjadi fokus dari tesis ini. Kelebihan dan kekurangan metode leasing dari sisi pandang lessee (penyewa) akan dibahas. Analisa ekonomi terhadap penguasaan kapal melalui metode pembayaran kredit dan leasing akan dilakukan untuk membandingkan kelayakan ekonomisnya. Studi kelayakan ekonomi ini akan mengambil kapal AHTS 5,000 BHP sebagai contoh kasus. Berbagai parameter kelayakan ekonomis seperti NPV, IRR, PBP, PI akan dihitung terhadap investasi kapal jenis ini. |
---|