Menghitung Keberhasilan Sistem Pengadaan Pertahanan Indonesia
Semua Negara, termasuk Indonesia, mempunyai program akuisisi atau pengadaan untuk membangun kekuatan bersenjatanya. Tujuan dari program-program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dari tentaranya untuk memenuhi tugasnya untuk bela Negara dan menjaga keamanan nasional. Walupun menjaga dan menam...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Theses |
| Language: | Indonesia |
| Online Access: | https://digilib.itb.ac.id/gdl/view/23837 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Institution: | Institut Teknologi Bandung |
| Language: | Indonesia |
| Summary: | Semua Negara, termasuk Indonesia, mempunyai program akuisisi atau pengadaan untuk membangun kekuatan bersenjatanya. Tujuan dari program-program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dari tentaranya untuk memenuhi tugasnya untuk bela Negara dan menjaga keamanan nasional. Walupun menjaga dan menambah kemampuan tentara nasional dan institusi keamanan lainnya sangat penting, tidak ada Negara yang anggarannya tidak terbatas. Maka, sangat penting agar pemerintahan mampu menggunakan dana batas tersebut dan tetap menyediakan untuk keperluan pengadaan untuk tentaranya atau institusi keamanan lainnya yang penting untuk menjaga bangsa dan Negara. Ini hanya dapat dilakukan dengan membentuk system pengadaan yang efektif dan efisien.<p>Tujuan dari penelitian ini adalah membentuk suatu standar bagi system pengadaan pertahanan yang memenuhi kedua prinsip tersebut. Dalam tulisan ini akan dibahas prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance), dengan prinsip keterbukaan dan pertanggung jawaban, dan prinsip-prinsip dari Akuisisi Pintar (Smart Acquisition) yang lahir dari Inggris. Tulisan ini akan mencoba membandingakan ini dengan keadaan yang nyata. Walaupun pengambilan data dalam penelitian ini secara kualitatif, tidak berarti tidak bias mengkuantifikasi data tersebut. Perhitungan keberhasilan menggunakan metode Data Envelopment Analysis dan metode Weighted Ratio Analysis.<p>Hasil dari penelitian ini adalah walaupun Indonesia telah berhasil membentuk suatu bimbingan strategis yang baik bagi perencanaan pengadaan melalui terbentuknya Kebijakan Pertahanan Umum, Kepres no 7/2008, masih terdapat kekurangan dalam proses pengadaan tersebut. Ini dapat dilihat dari kurangnya partisipasi sektor privat, kurangnya partisipasi semua stakeholder dalam penentuan kebutuhan, dan membentuk kemitraan dengan supplier dari Alutsista. <br />
|
|---|