Kedudukan Hukum Lembaga Penyalur Dalam Pembiayaan Ultra Mikro Sebagai Instrumen Investasi Pemertintah

• Main Author: Andhra Dewantha
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian
• Published: 2019
• Subjects: K1112-1116 Investments
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/102624/1/1.%20HALAMAN%20JUDUL.pdf; http://repository.unair.ac.id/102624/2/2.%20ABSTRAK.pdf; http://repository.unair.ac.id/102624/3/3.%20BAB%20I.pdf; http://repository.unair.ac.id/102624/4/4.%20BAB%20II.pdf; http://repository.unair.ac.id/102624/5/5.%20BAB%20III.pdf; http://repository.unair.ac.id/102624/6/6.%20BAB%20IV.pdf; http://repository.unair.ac.id/102624/7/7.%20DAFTAR%20BACAAN.pdf; http://repository.unair.ac.id/102624/8/Pernyataan%20Kesediaan%20Publikasi.pdf; http://repository.unair.ac.id/102624/; http://www.lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Pembiayaan Ultra Mikro bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada usaha ultra mikro. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan operasional investasi pemerintah dalam Pembiayaan Ultra Mikro tersebut. Dalam menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro, PIP dibantu oleh Penyalur yang merupakan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sama penyaluran dengan PIP. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah klasifikasi Pembiayaan Ultra Mikro dari perspektif hukum administrasi dan kewenangan baik PIP maupun Penyalur dalam Pembiayaan Ultra Mikro. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pembiayaan Ultra Mikro termasuk dalam instrumen investasi langsung lainnya atau investasi non permanen. Dari perspektif hukum administrasi, Pembiayaan Ultra Mikro merupakan tindakan hukum privat yang dilakukan oleh pemerintah dan berupa perjanjian perdata dengan syaratsyarat standar antara PIP dan Penyalur dalam rangka membantu pelaksanaan tugastugas pemerintahan tertentu. PIP sebagai satuan kerja non eselon di bawah Kementerian Keuangan bertindak sebagai mandataris Menteri Keuangan dalam melaksanakan kewenangan operasional investasi pemerintah, khususnya Pembiayaan Ultra Mikro, sedangkan Penyalur bertindak sebagai badan hukum privat yang wewenang atau dalam hal ini kewajiban melaksanakan penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro didasarkan pada perjanjian kerja sama penyaluran antara PIP dan Penyalur.