Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Terkait Wilayah Adat (Tanah/Lahan) Dalam Pelaksanaan Investasi Di Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku

• Main Author: Aprilia Stefany Leliak
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian
• Published: 2020
• Subjects: K Law; K Law (General); K3476-3560 Public property. Public restraint on private property
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/103459/1/1.%20HALMAN%20JUDUL%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/103459/2/2.%20ABSTRAK%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/103459/3/3.%20DAFTAR%20ISI.pdf; http://repository.unair.ac.id/103459/4/4.%20BAB%20I.pdf; http://repository.unair.ac.id/103459/5/5.%20BAB%20II.pdf; http://repository.unair.ac.id/103459/6/6.%20BAB%20III.pdf; http://repository.unair.ac.id/103459/7/7.%20BAB%20IV.pdf; http://repository.unair.ac.id/103459/8/8.%20DAFTAR%20PUSTAKA%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/103459/9/9.%20LAMPIRAN%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/103459/; http://www.lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Kabupaten Kepulauan Aru ada kurang lebih 117 desa atau Negeri atau Fanua, sejak dahulu kala mereka sudah hidup di Kepulauan tersebut secara turun temurun, memiliki hubungan dengan para leluhur, serta memiliki nilai-nilai local yang diatur dalam Hukum Adat yang masih diakui dan ditaati dalam kehidupan Masyarkat Hukum Adat sampai saat ini dan dilindungi oleh Hukum Nasional maupun Hukum Internasional. Dalam hal ini juga Manfaat Investasi cukup signifikan dalam membangun perekonomian suatu daerah, karena tujunnya sudah jelas yaitu bagaimana mencari keuntungan sehingga investasi sangat diperlukan di Kabupaten Kepulauan Aru dengan memerhatikan keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang kemudian diuraikan untuk menjawab permasalahan. Dilihat dari hasil dan pembahasan, Hak Masyarakat Hukum Adat masih belum dilindungi oleh Pemerintah Kabupaten Kepuluan Aru. Dengan demikian dibutuhkan perlindungan hukum Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Aru, bahkan keterlibatan Masyarakat dalam Pembuatan Aturan-Aturan yang berkaitan dengan Hak-Hak bahkan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat.