Tanggung Gugat Pemilik Akun Media Sosial Tanpa Identitas Asli Atas Perbuatan Melanggar Hukum

• Main Author: Desy Ramadhani Pratini, -
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian
• Published: 2021
• Subjects: K4011-4343 Transportation and communication
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/104025/1/1.%20HALAMAN%20JUDUL.pdf; http://repository.unair.ac.id/104025/2/2.%20ABSTRAK.pdf; http://repository.unair.ac.id/104025/3/3.%20DAFTAR%20ISI.pdf; http://repository.unair.ac.id/104025/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf; http://repository.unair.ac.id/104025/5/5.%20BAB%20II%20PERBUATAN%20MELANGGAR%20HUKUM....pdf; http://repository.unair.ac.id/104025/6/6.%20BAB%20III%20UPAYA%20GUGATAN%20KEPERDATAAN....pdf; http://repository.unair.ac.id/104025/7/7.%20BAB%20IV%20PENUTUP.pdf; http://repository.unair.ac.id/104025/8/DAFTAR%20BACAAN.pdf; http://repository.unair.ac.id/104025/9/PERMOHONAN%20EMBARGO.pdf; http://repository.unair.ac.id/104025/; http://www.lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Tanggung gugat (Liability/aansprakelejikeheid) merupakan suatu kondisi dimana pihak atau subjek hukum apabila setelah melakukan perbuatan melanggar hukum, dan membawa kerugian bagi pihak lain, ia harus menanggungnya. Perbuatan melanggar hukum dapat pula ditemui dalam suatu platform media sosial, terlebih lagi pada akun media sosial yang tidak disertai identitas aslinya, disertai pula dengan jenis tanggung gugatnya. Kecenderungan terdapatnya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemilik akun media sosial tanpa identitas disebabkan oleh salah satu platform media sosial tidak disertai verifikasi identitas pribadi pada saat pembuatan akun. Perbuatan melanggar hukum melalui akun media sosial tanpa identitas asli ini adalah penghinaan dan pencemaran nama baik yang merupakan bentuk khusus dari perbuatan melanggar hukum. Di sisi lain, atas kerugian yang dialami oleh korban, dapat diajukannya upaya gugatan keperdataan dengan gugatan perbuatan melanggar hukum. Namun, dikarenakan terdapatnya kesulitan dalam proses gugatan keperdataan, yaitu dengan tidak diketahuinya identitas pemilik akun. Maka hal tersebut baru dapat dilakukan apabila terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai hukum pidana.