Alasan Penghapusan Pidana dalam Sistem Pemidanaan Anak

• Main Author: Gerralda Chintyarizma Putriaksa
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: English; English; English; English; English; English; English; English; English; English
• Published: 2021
• Subjects: K7181-7197 Parent and child. Guardian and ward
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/105149/1/1.%20HALAMAN%20SAMPUL%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/105149/2/2.%20ABSTRAK%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/105149/5/3.%20DAFTAR%20ISI%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/105149/3/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/105149/4/5.%20BAB%20II%20PEMBELAAN%20%20TERPAKSA%20YANG%20DILAKUKAN%20ANAK%20SEBAGAIALASAN%20PENGHAPUS%20PIDANA.pdf; http://repository.unair.ac.id/105149/6/6.%20BAB%20III.pdf; http://repository.unair.ac.id/105149/7/7.%20BAB%20IV.pdf; http://repository.unair.ac.id/105149/10/8.%20DAFTAR%20BACAAN.pdf; http://repository.unair.ac.id/105149/8/9.%20SURAT%20PERNYATAAN%20KESEDIAAN%20PUBLIKASI%20KARYA%20ILMIAH.pdf; http://repository.unair.ac.id/105149/9/10.%20SURAT%20PERMOHONAN%20EMBARGO%20PUBLIKASI%20KARYA%20ILMIAH.pdf; http://repository.unair.ac.id/105149/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut keterlibatan anak dalam suatu tindak pidana yang tetap memperhatikan perlindungan hukum dalam system peradilan. Melalui Convention on the Rights of the Child yang telah diratifikasi oleh Indonesia yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak) bahwa dalam peraturan tersebut telah mewajibkan negara-negara pihak konvensi untuk mengatur prinsip pelindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Proses peradilan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana mengalami kendala dalam pelbagai hal salah satunya yaitu upaya pembelaan terpaksa terhadap anak dalam suatu penghapusan pidana yang masih bersumber pada Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal tersebut berkaitan pula dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya pembelaan terpaksa yang melampaui batas dengan tidak adanya pembatasan secara eksplisit antara orang dewasa dan anak pada sistem peradilan dalam menyelesaikan perkara sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Konsep yang diusung sistem peradilan anak tersebut haruslah mendapat perhatian khusus pula mengingat dalam Pasal 1 angka 1 UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan pidana anak menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Maka untuk menemukan suatu kebenaran koherensi dalam penelitian hukum (legal research) pada penelitian ini akan dilakukan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn. Secara ratio legis, ketentuan dalam KUHP harus dapat disesuaikan pula dengan peraturan perundang-undangan yang menerapkan konsep dan teori mengenai pembelaan terpaksa khususnya pada sistem peradilan pidana anak.