Tindak Pidana Penimbunan Barang Kebutuhan Pokok Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Dan Pertanggungjawaban Pidananya
Indonesia merupakan negara berkembang sehingga pembangunan ekonomi merupakan hal yang sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Kegiatan dalam pembangunan ekonomi salah satunya ialah kegiatan perdagangan, baik kegiatan perdagangan dalam negeri maupun kegiatan perdagangan luar negeri. Keg...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
Language: | English English English English English English English English |
Published: |
2016
|
Subjects: | |
Online Access: | http://repository.unair.ac.id/106498/1/1.%20HALAMAN%20JUDUL%20.pdf http://repository.unair.ac.id/106498/2/2.%20ABSTRAK%20.pdf http://repository.unair.ac.id/106498/3/3.%20DAFTAR%20ISI%20.pdf http://repository.unair.ac.id/106498/4/4.%20BAB%201%20PENDAHULUAN%20.pdf http://repository.unair.ac.id/106498/5/5.%20BAB%20II%20TINDAK%20PIDANA%20.pdf http://repository.unair.ac.id/106498/6/6.%20BAB%20III%20PERTANGGUNGJAWABAN%20PIDANA%20.pdf http://repository.unair.ac.id/106498/7/7.%20BAB%20IV%20PENUTUP%20.pdf http://repository.unair.ac.id/106498/8/8.%20DAFTAR%20PUSTAKA%20.pdf http://repository.unair.ac.id/106498/ http:/www.lib.unair.ac.id |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Institution: | Universitas Airlangga |
Language: | English English English English English English English English |
Summary: | Indonesia merupakan negara berkembang sehingga pembangunan
ekonomi merupakan hal yang sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Kegiatan dalam pembangunan ekonomi salah satunya ialah kegiatan perdagangan,
baik kegiatan perdagangan dalam negeri maupun kegiatan perdagangan luar
negeri. Kegiatan perdagangan dilakukan oleh pelaku usaha dalam mememuhi
kebutuhan masyarakat, yang berupa barang ataupun jasa. Kepentingan pdaku
usaha dalam mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan meminimalisir
modal yang dikeluarkan merupakan motif ekonomi yang mendasar bagi pelaku
us aha untuk keberlangsungan usahanya. Hal tersebut memunculkan trik bagi
pelaku usaha sebagai motif ekonomi untuk melakukan kecurangan yang kemudian
menimbulkan kerugian bagi masyarakat sehingga berimplikasi sebagai tindak
pidana. Salah satu ketentuan pidana yang diatur dalam Pasa129 ayat (1) jo. Pasal
107 UU No 7 Tahtm 2014 Tentang Perdagangan ialah larangan bagi pelaku us aha
untuk menyimpan barang kebutuhan pokok danlatau barang penting dalamjumlah
dan waktu tertentu pada saat teIjadi kelangkaan barang, gejolak harga, danlatau
hambatan lalu lintas perdagangan barang. Larangan tersebut hanya berlaku
terhadap suatu barang yang digolongkan ke dalam barang kebutuhan pokok dan
barang penting sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015
tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting. Tindak pidana penimbunan dapat mengakibatkan kenaikan harga serta
kelangkaan barang kebutuhan pokok, kemudian juga berdampak pada terjadinya
hambatan lalu hntas perdagangan. |
---|