Perwujudan Instrumen Kontraktual Perum Bulog Dan Pg Bumn Dalam Melaksanakan Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Penyedia Gula Dalam Negeri

• Main Author: Adyarga Satria A., -
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian
• Published: 2019
• Subjects: K3400-3431 Administrative law
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/108138/1/1.%20HALAMAN%20JUDUL.pdf; http://repository.unair.ac.id/108138/2/2.%20ABSTRAK.pdf; http://repository.unair.ac.id/108138/3/3.%20BAB%20I.pdf; http://repository.unair.ac.id/108138/4/4.%20BAB%20II.pdf; http://repository.unair.ac.id/108138/5/5.%20BAB%20III.pdf; http://repository.unair.ac.id/108138/6/6.%20BAB%20IV.pdf; http://repository.unair.ac.id/108138/7/7.%20DAFTAR%20BACAAN.pdf; http://repository.unair.ac.id/108138/8/Pernyataan%20Kesediaan%20Publikasi.pdf; http://repository.unair.ac.id/108138/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Rapat koordinasi terbatas penyedia gula dalam negeri memicu dikeluarkannya surat edaran menteri BUMN. Surat edaran menteri BUMN tersebut mempengaruhi perum BULOG dan PG BUMN dalam menjalankan kegiatan usahanya. Surat edaran menteri tersebut memerintahkan perum Bulog untuk membeli gula PG BUMN, namun perum Bulog tidak dapat melaksanakan surat edaran menteri tersebut. Akibat dari tindakan perum Bulog, PG BUMN mengalami kerugian. Prinsip Good Corporate Governance dapat dijadikan acuan dalam menilai kinerja suatu perusahaan sehingga dapat menghindari kerugian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, serta menggunakan pendekatan masalah perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah keabsahan perjanjian yang timbul dari adanya surat edaran menteri BUMN, serta tanggung gugat perum Bulog terhadap PG BUMN dalam menjalankan perjanjian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan adanya paksaan dalam permbentukan perjanjian maka perjanjian tersebut tidak sah. Prinsip Good Corporate Governance dapat digunakan sebagai acuan dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Tanggung gugat perum bulog dalam hal tidak dapat memenuhi isi dari perjanjian adalah tanggung gugat wanprestasi. Perum Bulog dapat mendalilkan tangkisan force majure berdasarkan isi perjanjian antara perum Bulog dan PG BUMN.