Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Physical Distancing Dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease COVID- 19) Di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah
Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 adalah virus baru yang dikaitkan dengan keluarga virus yang sama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan beberapa jenis flu biasa. Kasus COVID pertama kali dilaporkan oleh Cina pada 31 Desember 2019. Wabah penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-...
Saved in:
| Summary: | Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 adalah virus baru yang dikaitkan dengan keluarga virus yang sama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan beberapa jenis flu biasa. Kasus COVID pertama kali dilaporkan oleh Cina pada 31 Desember 2019. Wabah penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan sebagai Emergency Health Public of Concern International (PHEIC) dan virus tersebut sekarang telah menyebar ke banyak negara dan wilayah. Dalam penanganan COVID- 19, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang semuanya mengarah pada kebijakan physical distancing. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan kebijakan physical distancing sebagai upaya penanganan penyebaran COVID dengan menggunakan teori Model Link Social Structure to Health and Disease.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus hingga Oktober 2020 di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Jumlah sumber informan pada penelitian ini berjumlah 10 orang dengan mengikuti asas kecukupan dan kesesuaian dengan rincian 2 orang stakeholder bidang promosi kesehatan dinas kesehatan, 4 orang pemegang program promosi kesehatan puskesmas, dan 4 orang tim gugus tugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan physical distancing di Kabupaten Temanggung yaitu tidak konsistennya pelaksanaan program penanganan COVID, terdapat beban kerja ganda pada tenaga kesehatan, tidak digunakannya sarana prasarana yang tersedia secara maksimal, kurang konsistennya jalinan kerja sama dengan lintas sektor, dan munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada tenaga kesehatan.
Saran yang dapat diberikan adalah peningkatan pemantauan pelaksanaan program, tetap konsisten menjalin kerja sama dengan lintas sektor, memberikan contoh nyata kepada masyarakat, penguatan penerapan kebijakan physical distancing dengan menegaskan sanksi, dan meningkatkan proses identifikasi sumber daya dan kemungkinan kendala yang muncul. |
|---|