Pertanggungjawaban Dokter Dalam Tindak Pidana Obstruction Of Justice

• Main Author: Yasmin Khairiyyah, -
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian
• Published: 2021
• Subjects: K5015.4-5350 Criminal law; K623-968 Civil law
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/110191/1/1.%20HALAMAN%20JUDUL%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/110191/2/2.%20ABSTRAK%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/110191/3/3.%20DAFTAR%20ISI%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/110191/4/4.%20BAB%201%20PENDAHULUAN%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/110191/6/5.%20BAB%202%20TINDAKAN%20PROFESI%20KEDOKTERAN%20%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/110191/7/6.%20BAB%203%20PERTANGGUNGJAWABAN%20DOKTER%20DALAM%20TINDAK%20PIDANA%20%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/110191/9/7.%20BAB%204%20PENUTUP%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/110191/10/8.%20DAFTAR%20PUSTAKA%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/110191/11/9.%20PERNYATAAN%20KESEDIAAN%20PUBLIKASI.pdf; http://repository.unair.ac.id/110191/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tindakan-tindakan dokter yang dapat dikualifikasikan tindak pidana obstruction of justice dan bentuk pertanggungjawaban dokter baik dari segi etika maupun yuridis dalam tindakannya yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana obstruction of justice. Tipe penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), dan Pendekatan Kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) tindakan seorang dokter yang merupakan tindakan non-medis yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana obstruction of justice yaitu membuat dan menerbitkan surat keterangan dokter secara tidak benar / palsu, pembuatan visum et repertum secara tidak benar / palsu, dan memberikan keterangan palsu diatas sumpah. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintai kepada dokter yang melakukan tindak pidana obstruction of justice yaitu terkait tindakan dokter dalam membuat dan menerbitkan surat keterangan dokter dan pembuatan visum et repertum secara tidak benar / palsu dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan Pasal 221 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan memberikan keterangan palsu diatas sumpah dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, dokter juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara etika, berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 7 Kode Etik Kedokteran Indonesia.