Analisis Penerapan Pemotongan Pph 23 Jasa Freight Forwarding Pada Pt X (Studi Kasus Pt X, Klien Pada Kantor Konsultan Pajak Ef Sinergy)

• Main Author: Sabila Adzkia Wibawanto
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: English; English; English; English; English; English; English; English; English; English
• Published: 2021
• Subjects: TA177.4-185 Engineering economy
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/110593/1/1.%20HALAMAN%20JUDUL%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/110593/2/2.%20ABSTRAK.pdf; http://repository.unair.ac.id/110593/3/3.%20BAB%201%20%20PENDAHULUAN%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/110593/4/4.%20BAB%202%20%20TINJAUAN%20PUSTAKA%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/110593/5/5.%20BAB%203%20METODE%20KAJIAN%20STUDI%20KASUS%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/110593/6/6.%20BAB%204%20%20PEMBAHASAN%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/110593/7/7.%20BAB%205%20%20SIMPULAN%20DAN%20SARAN%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/110593/8/8.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.unair.ac.id/110593/9/9.%20LAMPIRAN.pdf; http://repository.unair.ac.id/110593/10/KKB%20KK-2%20FV.P.43-21-151810713079_SABILA%20EMBARGO.pdf; http://repository.unair.ac.id/110593/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

PT X perusahaan yang bergerak di bidang lebur alumunium dan jual biji besi alumunium, dalam kegiatan ekspor tersebut memanfaatkan atau menggunakan jasa freight forwarding untuk mempermudah proses ekspor barang dagang ke negara tujuan. Dasar hukum PMK 141/PMK.03/2015 tentang pemanfaatkan jasa freight forwarding sebagai pemotong PPh 23 dan sebagai pihak yang memanfaatkan jasa Freight Forwarding. PT X terdapat perlakuan penerapan DPP khusus atau DPP nilai lain sehingga menyebabkan cara menghitung pajak terutangnya sedikit berbeda. Pada kasus ini PT X menggunakan dasar DPP nilai lain sehingga menyebabkan PPh 23 terutang yang dibayar lebih kecil dari pada seharusnya. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan perpajakan pada penggunaan jasa Freight Forwarding atas PPh 23 dan untuk mengetahui perhitungan PPh 23 atas penggunaan jasa freight forwarding. Hasil dari laporan tugas akhir ini seharusnya sudah sesuai dengan peraturan PMK 141/PMK.03/2015 dan PT X harus membayarkan kekurangannya dikarenakan adanya salah hitung yang menyebabkan PPh 23 terutang yang dibayar lebih kecil dari pada seharusnya.