Penerapan PMK Nomor.19/Pmk.03/2018 Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Di PT. ABC

• Main Author: Savira Ayuningtyas Rahmadani
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; English; Indonesian; Indonesian; Indonesian; English; Indonesian; Indonesian
• Published: 2021
• Subjects: HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue
• Online Access: https://repository.unair.ac.id/110832/1/1%20HALAMAN%20JUDUL.pdf; https://repository.unair.ac.id/110832/2/2%20ABSTRAK.pdf; https://repository.unair.ac.id/110832/3/3%20DAFTAR%20ISI.pdf; https://repository.unair.ac.id/110832/11/4%20BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf; https://repository.unair.ac.id/110832/4/5%20BAB%202%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf; https://repository.unair.ac.id/110832/5/6%20BAB%203%20METODE%20PENELITIAN.pdf; https://repository.unair.ac.id/110832/6/7%20BAB%204%20HASIL%20DAN%20PEMBAHASAN.pdf; https://repository.unair.ac.id/110832/7/8%20BAB%205%20KESIMPULAN%20DAN%20SARAN%20.pdf; https://repository.unair.ac.id/110832/8/9%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; https://repository.unair.ac.id/110832/9/LAMPIRAN.pdf; https://repository.unair.ac.id/110832/10/KKB%20KK-2%20FV.P.70-21-SURAT%20PERNYATAAN%20KESEDIAAN%20PUBLIKASI%20KARYA%20ILMIAH%20-%20SAVIRA%20AYUNINGTYAS%20R%20-%20Savira%20Ayu.pdf; https://repository.unair.ac.id/110832/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan PT. ABC sebagai Wajib Pajak. Dengan adanya PMK Nomor 19/PMK.03/2018 diharapkan mampu meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Rancangan yang digunakan pada penelisan Tugas Akhir ini adalah metode penelitian kualitatif dengan data sekunder yang di dapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber. Studi kasus ini dilakukan pada PT. ABC sebagai salah satu Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat. PT. ABC sedang menjalani proses Pemeriksaan Pajak dengan tujuan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya PMK Nomor 19/PMK. 03/2018 Direktorat Jenderal Pajak memiliki akses informasi keuangan milik PT. ABC melalui Lembaga Jasa Keuangan. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa terdapat 12 Rekening Keuangan yang belum terlapor. Hal ini menimbulkan dugaan adanya penghindaran pajak. Berdasarkan Pasal 32 PMK Nomor 19/PMK.03/2018 maka PT. ABC harus melakukan klarifikasi. PT. ABC membuat pernyataan ketidakbenaran dan menyampaikan itikad baik untuk membayar seluruh denda. PT. ABC harus menutup Rekening Keuangan yang sudah tidak digunakan. Dengan begitu, saat ini PT. ABC sedang menunggu diterbitkannya SPHP.