Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terhadap Mata Uang

• Main Author: Zerra Aisyah Yudipratiwi, '-
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian
• Published: 2021
• Subjects: K5015.4-5350 Criminal law
• Online Access: https://repository.unair.ac.id/111671/1/1%20HALAMAN%20DEPAN.pdf; https://repository.unair.ac.id/111671/2/2%20ABSTRAK.pdf; https://repository.unair.ac.id/111671/3/3%20DAFTAR%20ISI.pdf; https://repository.unair.ac.id/111671/4/4%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf; https://repository.unair.ac.id/111671/5/5%20BAB%20II.pdf; https://repository.unair.ac.id/111671/6/6%20BAB%20III.pdf; https://repository.unair.ac.id/111671/7/7%20BAB%20IV%20PENUTUP.pdf; https://repository.unair.ac.id/111671/8/8%20DAFTAR%20BACAAN.pdf; https://repository.unair.ac.id/111671/; http://www.lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Uang memiliki peran penting dalam sejarah peradaban umat manusia dari masa ke masa. Semakin penting dan dibutuhkannya uang dalam kehidupan sehari- hari, memicu potensi pemanfaatan uang dengan tidak benar dan melawan hukum. Pemalsuan uang menjadi salah satu kejahatan terhadap mata uang yang paling rawan terjadi, motif kejahatan terhadap mata uang pun menjadi beragam. Hal ini dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat di dalam maupun di luar negeri terhadap mata uang negara. Pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam dua rumusan masalah, yaitu: pertama, karakteristik tindak pidana terhadap mata uang; dan kedua, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana mata uang. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan 3 pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana terhadap mata uang dapat dikategorikan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 (UU Mata Uang). Barang siapa yang melakukan kejahatan terhadap mata uang negara dapat dipertanggungjawabkan, pertanggungjawaban tersebut dapat berupa penerapan sanksi secara alternatif yaitu pidana penjara dan denda.