Skema Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Integratif Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

• Main Authors: Aktieva Tri Tjitrawati, -, Muhammad Tavip, -, Tri Siwi Agustina, -, Septi Ariadi, -
• Format: Monograph NonPeerReviewed
• Language: Indonesian
• Published: FAKULTAS HUKUM 2018
• Subjects: K Law (General)
• Online Access: https://repository.unair.ac.id/114756/3/2022_03_18_08_32_57.pdf; https://repository.unair.ac.id/114756/; http://www.lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Pola legislasi dalam sistem jaminan sosial nasional belum cukup berarti melindungi PMI. Hal ini dapat ditunjukkan melalui aspek subtansi, strulctu• dan kultur. Dari aspek substansi, adresat norma yang berkonsep spesifik teknis terkait eksistensi perlindungan pekerja migran Indonesia masih kosong. Dari aspek struktur hokwn, pelembagaan jaminan sosial nasional yang diwujudkan dalam bentuk badan penyelenggara jaminan sosial dengan pola dua jalur, yaitu BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan, dalam pelaksanaannya tidak adaptatif dan signifikan melindungi hak konstitusional PM1. Hal ini terhubung dengan kultur pelaksanaan jaminan sosial ketenagakedaan yang selama ini pernah dilaksanakan oleh PT. JAMSOSTEK, yang memberikan layanan janiinan sosial meliputi jaminan sosial kesehatan maupun jaminan sosial ketenagakerjaan. Adresat norrna yang berkonsep spesifik teknis melindungi PMI hanya ditemukan dalam peraturan perundanga-undangan sektoral bidang ketenagakerjaan khususnya Pennenaker No. 7 Tahun 2017 tentang Prog•am Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia. Jaminan perlindungan dalam Permenaker tersebut masih sebatas terhadap PMI pada fasc p•a-pcncmpatan, dan puma penempatan. Pada fase pcncmpatan, tidak tersedia jatninan perlindungan terhadap PMI. Jika ditelaah lebili cermat, perlindungan jaminau sosial terhadap PMI tersebut, baru sebatas jaminan sosial ketenagakedaan, belum meliputi jmninan sosial kesehatan. Pada titik ini jelas memperlihatkan bahwa belum terintegrasinya perlindungan PMI di dalam sistem jaminan sosial nasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis dcngan menggunakan pendekatan structural fungsional, dimana sistem jaminan kesehatan bagi PMI dikaji struktur dan fungsinya, untuk dinilai prospek dan constraintnya (procons). Penelitian tahap pertama melakukan identifikasi problematika berlakunya sistem perlindungan yang berlaku, baik dari aspek struktur, sabstance dan kulturnya. Penelitian ini menemukan bahwa dalam skema penyelenggara jaminan social yang berlaku, BPJS Kesehatan belum berperan menginisiasi rnelindungi hak konstitusional PMI. Sistem ini belum tegas menentukan arah perlindungan terhadap PMI karena hanya masa peralihan, system building dan masa efektif operasioanal BPJS kesehatan. Mengenai target kepesertaan BPJS Kesehatan, tidak tergambarkan kategorisasi kepesertaan PMI, sehingga eksistensi PMI melebur dalam kepesertaan BPJS Kesehatan secara umum. Oleh karenanya pada tahap berikutnya diharapkan dapat tersusunnya suatu skema jaminan kesehatan bagi PMI yang secara tegas adresat norma spesifik teknis terhadap PMI karena karakteristik PMI yang khas dan unik berbeda dengan kepesertaan BPJS Kesehatan lainnya.