Urgensi Ratifikasi Maritime Labour Convention 2006 Harapan Dan Tantangannya Dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia

• Main Authors: Lina Hastuti, -, Dina Sunyowati, -, Enny Narwati, -
• Format: Monograph NonPeerReviewed
• Language: Indonesian
• Published: FAKULTAS HUKUM 2018
• Subjects: K Law
• Online Access: https://repository.unair.ac.id/114952/1/2022_03_18_08_58_32.pdf; https://repository.unair.ac.id/114952/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Pelaut dan orang-orang yang akan bekerja di kapal memiliki karakter dan sifat pekerjaan yang berbeda dengan industri sektor lainnya, bukan hanya tempat bekerjanya yang sangat spesifik karena di laut, juga dikarenakan mereka bekerja lintas negara sehingga memerlukan pengaturan yang khsusus pula. Peratifikasian Maritime Labour Convention (MLC) 2006 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Marilime Labour Convention 2006 memililci arti yang sangat penting bagi Indonesia. Pertama, memberi perlindungan kepada pelaut dimana hak-hak dan kebutuhan pelaut dijaga dan mereka dimungkinkan untuk mendapat apa yang menjadi hak mereka tanpa dieksploitasi. Kedua, sebagai negara yang memiliki tenaga pelaut terbesar ketiga di dunia, selain mengatur perlindungan, industri pelayaran nasional untuk dapat bersaing di dunia intemasional serta memberikan kontribusi kepada upaya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim yang tangguh. Perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, termasuk mereka yang dikategorikan sebagai anak buah kapal (ABK)/pelaut. Data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan, 80 % permasalahan pekerja migran Indonesia berasal dari ABK, yang antara lain menerima perlalcuan yang tidak sesuai dengan kontraknya. Saat ini tercatat terdapat sekitar 1.688 ABK yang tersebar di Singapura, Hong Kong, Jepang, Taiwan, Korea Selatan hingga Puerto Rico. Selama ini perhatian kepada ABK belum maksimal sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemerintah kepada TICI yang berkerja di sektor domestik. Kewajiban Pemerintah dalam hal ini merupakan cerminan dari pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob), utamanya hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang akan lebih banyak dilakukan melalui libraty research namun tidak menutup kemungkinan penelitian dilakukan dengan mengadakan diskusi dengan stake holder terkait dengan isu hukum yang akan dibahas. Tujuan penelitian dapat dibagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahun pertama untuk menemukan dan mengkaji urgensi tindakan ratifikasi Indonesia atas Konvensi tersebut, terrnasuk untuk memperolch suatu gambaran, manfaat apa saja yang didapat dcngan meratifikasi serta apakah kendala-kendala yang akan mungkin akan dihadapi. Pada tahun kedua, penelitian ditujukan untuk memperdalam hasil di taliun pertama, utamanya kesiapan perundangan- undangan yang ada dan memberikan rekomendasi perundang-undangan yang penting untuk disusun apabila belum ada dan apabila sudah ada, apakah telali sesuai dengan Konvensi, mengingat Indonesia memang baru melakukan ratifikasi di tahun 2016.