Model Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Pertambangan Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan

• Main Authors: Toetik Rahayuningsih, -, Lanny Ramli, -, Astutik, -
• Format: Monograph NonPeerReviewed
• Language: Indonesian
• Published: UNIVERSITAS AIRLANGGA
• Subjects: K3840-4375 Regulation of industry, trade, and commerce. Occupational law; KB270-280 Theory, philosophy, and science of religious law; KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects
• Online Access: https://repository.unair.ac.id/115002/1/KKB%20kk%20LP%2011%2019%20RAH%20M.pdf; https://repository.unair.ac.id/115002/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Penelitian hukum bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukannya dengan mengidentifikasi berbagai peraturan yang berkaitan dengan pertambangan dan lingkungan hidup, dan menganalisis putusan pengadilan terkait pertarnbangan clan lingkungan hidup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum, dengan menggunakan tipe penelitian normatif dengan menggunakan statute approach, conseptual appraoach, dan case approach.. Dengan didukung oleh sumber bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang- undangan, bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka, pendapat ahli, dan hasil studi lapangan. Isu penelitiaan yang diajukan terkait dengan harmonisasi perundang-undangan di bidang pertambangan dan bidang-bidang lain yang terkait. Serta penegakan hukum yang belum berpihak pada masyarakat dan lingkungan hidup. Telah terjadi tumpang tindih dalam pencrapan regulasi di bidang pertambangan, yang telah merugikan baik masyarakat, lingkungan maupun Negara. Kerugian yang berupa kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan sulit untuk dipulihkan dan akan menjadi beban generasi mendatang. Olch karena itu menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat dan Negara untuk meiaksanakan penegakan hukum yang sungguh-sungguh. Perlu harmonisasi di bidang legislasi dan regulasi, serta penegakan hukum yang sungguh¬-sungguh demi terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan dan keberlanjutan pengelolaan pertambangan dalam memenuhi arnanat Pasal 33 UUD NRI 1945.