Persepsi Kepala Puskesmas di Kotamadya Surabaya Terhadap Konsep Otonomi Daerah Bidang Kesehatan

• Main Authors: Djazuly Chalidyanto,, SKM.,MARS., Thinni Nurul Rochmah.,, Dra.,Ec., M.Kes, Ratna Dwi Wulandari,, SKM., M.Kes.
• Format: Monograph NonPeerReviewed
• Language: English
• Published: LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 2002
• Subjects: RA960-1000.5 Medical centers. Hospitals. Dispensaries. Clinics
• Online Access: https://repository.unair.ac.id/115052/1/KKC%20KK%20362.12%20Cha%20p.pdf; https://repository.unair.ac.id/115052/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di suatu wilayah dan memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sebagai penanggung jawab Puskesmas, Kepala Puskesmas harus memiliki persepsi yang baik tentang konsep otonomi daerah dan otonomi daerah bidang kesehatan. Persepsi ini akan sangat mempengaruhi tindakan yang akan dilakukan oleh Kepala Puskesmas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi kepala Puskesmas terhadap konsep otonomi daerah bidang kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di kota Surabaya selama 6 bulan dengan responden Kepala Puskesmas di wilayah kota Surabaya sebanyak 11 orang. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam (indepth inierview). Analisis dilakukan secara dcskriptif dengan melihat substansi jawaban dari responden. Data yang telah dianalisis disajikan dalam bentuk narasi. Secara umum persepsi Kepala Puskesmas di kota Surabaya terhadap otonomi daerah sudah cukup balk, artinya bahwa persepsinya sudah sesuai dengan konsep otonomi daerah yang ada pada kebijakan pemerintah. Dalam otonomi daerah, Kepala Puskesmas mempersepsikan bahwa daerah diberi kewenangan dalam menentukan kebutuhannya sendiri baik itu dana, tenaga maupun sumber daya lain yang disesuaikan dengan kondisi spesifik daerah. Selain itu, daerah jugs memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan termasuk menyusun hak dan kewajihan daerah. Sedangkan persepsi terhadap otonomi daerah bidang kesehatan masih belum memadai, artinya bahwa Kepala Puskesmas mempersepsikan otonomi daerah bidang kesehatan hanya dalam ruang lingkup Puskesmas tidak mencakup semua aspek kesehatan di daerah. Adapun mengenai penerapan konsep otonomi daerah bidang kesehatan terutama untuk Puskesmas, secara umum mempersepsikan bahwa besar kemungkinan konsep tersebut dapat dijalankan dengan beberapa persyaratant tertentu. Persyaratan tersebut akan sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan otonomi daerah bidang kesehatan terutama untuk Puskesmas. Paling tidak ada 3 komponen utama yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan penerapan otonomi daerah bidang kesehatan di Puskesmas yaitu : Puskesmas sendiri, pemerintah dan masyarakat. Mengenai penerapan otonomi daerah bidang kesehatan di Puskesmas, Kepala Puskesmas mempersepsikan bahwa kewenangan Puskesmas lebih ke arah penentuan dan pelaksanaan program termasuk anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Namun demikian, ada juga Kepala Puskesmas yang pesimis terhadap penerapan konsep otonomi daerah bidang kesehatan di Puskesmas. Kelompok yang pesimis ini menyatakan bahwa dengan otonomi bidang kesehatan akan menyebabkan daerah meminta Puskesmas untuk menyetorkan retribusi untuk masuk sebagai PAD. Sebagian besar Kepala Puskesmas mempersepsikan bahwa hubungan antara Puskesmas dengan Rumah Sakit dalam penerapan otonomi daerah bidang kesehatan lebih bersifat kemitraan, konsultatif serta sebagai jalur rujukan untuk Puskesmas. Sedangkan peran Dinas Kesehatan dalam hubungannya dengan Puskesmas berbentuk koordinasi dan pengawasan. Agar dalam penerapan dan pelaksanaan otonomi daerah bidang kesehatan dapat berjalan dengan baik, maka perlu diciptakan kesamaan persepsi antar semua komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan kesehatan di kota mulai dari Dinas Kesehatan (Pemerintah Kota), Puskesmas maupun Rumah sakit. Dalam implementasi otonomi daerah bidang kesehatan khusus untuk Puskesmas, perlu disusun suatu kebijakan yang jelas dan operasional sebagai petunjuk bagi Puskesmas. Kebijakan tersebut mencakup hak dan kewajiban Puskesmas serta batas kewenangan yang diberikan kepada Puskesmas dalam merencanakan, melaksanakan mengawasi kegiatan Puskesmas.