BATASAN DELIK PORNOGRAFI DALAM PERS

• Main Authors: TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H., M.Hum., BAMBANG SUHERIYADI, S.H.
• Format: Monograph NonPeerReviewed
• Language: Indonesian
• Published: 2000
• Subjects: BJ1725 Ethics of Social Groups, Classes, etc., Professional Ethics; P87-96 Communication. Mass media
• Online Access: https://repository.unair.ac.id/115378/1/KKB%20345.027%204%20RAH%20B.pdf; https://repository.unair.ac.id/115378/; http://www.lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Penelitiaan ini dilakukan untuk menjawab permasalahan (1) Batasan apakah yang dijadikan tolok ukur oleh aparat penegak hukum dalam menentukan penyajian gambar-gambar/foto yang dimuat media Massa itu sebagai pomografi (2) Bagaimanakah system pertanggungjawaban pidana pada pers apabila melakukan delik pomografi. Pomografi merupakan istilah yang dipergunakan untuk menyebut kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh pers. Maraknya persoalan pomografi telah cukup meresahkan masyarakat, untuk itu perlu dilakukan pengawasan/kontrol terhadap semua infomasi baik dalam• bentuk tulisan maupun gambar/foto yang mengarah pada pomografi. Sarana kontrol tersebut dapat berasal dari masyarakat secara individu atau kelompok, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pers itu scndiri maupun aparat penegak hukun. Rambu-rambu yang dimiliki oleh lembaga pers dalam bentuk kode etik juga merupakan kode moral yang diperuntukkan bagi pekerja pers daIam mejalankan pekerjaannya. Ketentuan Undang-Undang yang mengatur pomografi secara umum terdapat dalam KUHP, dan secara khusus terdapat dalam Undang Undang No. 40 Thn.1999 tentang Pers yang menggantikan Undang- Undang No.l1 Thn.1966 jo. Undang-lDldang No.4 Thn.1967 jis. Undang- Undang No. 21 Thn.1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.