Identifikasi Potensi Daerah dalam Mendukung Perencanaan Partisipatif di Jatim

• Main Authors: Ika Atma Kurniawanti, -, Lilik Sugiharti, -
• Format: Monograph NonPeerReviewed
• Language: Indonesian
• Published: UNIVERSITAS AIRLANGGA
• Subjects: HB Economic Theory
• Online Access: https://repository.unair.ac.id/115398/1/KKB%20LP.24-08%20Kur%20i.pdf; https://repository.unair.ac.id/115398/; http://www.lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Guna mendukung pelaksanaan manajemen pembangunan daerah dalam rangka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Talmn 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pcmerintah Pusat dan Daerah. upaya mutlak adalah peningkatan kapasitas aparat pemerintahan daerah serta organisasi masyarakat agar dapat mcngambil pcranan yang tepat dalam interaksi demokratis dan proses pembangunan secara komprehensif. Pada penelitian ini akan mencoba mengkaji aspek perencanaan partisipatif untuk pembangunan di Jawa Timur. dan melihat faktor-faktor penghambat dan pendukung perencanaan partisipatif di Jawa Timur. Selain itu studi ini juga akan membahas aspek-aspek yang penting terutama terkait dengan potensi wilayah. potensi ekonomi dan potensi sosial budaya. Hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan secara deskriptif menunjukkan bahwa secara ekonomi Jawa Timur mempunyai potensi yang cukup besar jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi sekitar 8% sebelum krisis ekonomi 1997, dan cenderung mengalami penurunan menjadi sekitar hanya 3% pada masa setelah krisis ekonomi. Namun demikian jika dilihat kontribusi per wilayah kabupaten/kota. maka penyumbang terbesar berasal dari koridor Utara-Selatan hampir sebesar 55% pertahun. Potensi budaya yang dimiliki oleh propinsi Jawa Timur dengan segala keanekaragaman budaya yang ada. merupakan aset untuk pcngembangan perencanaan partisipatif. Sedangkan faktor penghambat perencanaan partisipatif terutama adalah kurang terintegrasinya perencanaan pembangunan daerah, dan kurang jelasnya peran, fungsi, serta kontribusi pemerintah propinsi dalam perencanaan di wilayahnya.