Analisis Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Terhadap Pemberian Izin Pendirian Apotek di Kabupaten Gresik

Pengaturan mengenai izin pendirian apotik di Kabupaten Gresik didasarkan pada keputusan Menteri Kesehatan dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) di Kabupaten Gresik. Penelitian ini be...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Mohamad Khoirurosidin
Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Language:Indonesian
Published: 2016
Subjects:
Online Access:https://repository.unair.ac.id/118811/1/KKB%20KK%20THP%2005-16%20Kho%20a.pdf
https://repository.unair.ac.id/118811/
http://www.lib.unair.ac.id
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Institution: Universitas Airlangga
Language: Indonesian
id id-langga.118811
record_format dspace
spelling id-langga.1188112022-11-22T08:29:01Z https://repository.unair.ac.id/118811/ Analisis Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Terhadap Pemberian Izin Pendirian Apotek di Kabupaten Gresik Mohamad Khoirurosidin HD3611-4730.9 Industrial policy. The state and industrial organization Including licensing of occupations and professions, subsidies, inspection, government ownership, municipal services RS Pharmacy and materia medica Pengaturan mengenai izin pendirian apotik di Kabupaten Gresik didasarkan pada keputusan Menteri Kesehatan dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) di Kabupaten Gresik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dan keefektifitaSan peraturan bupati tersebut. Metode yang digunakan adalah sosiolegal. Data primer diperoleh dari wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, peraturan tersebut sah menurut hukum karena sesuai dengan asas hukum lex superior derogate legi inferiori. Pelayanan perizinan pendirian apotik di Kabupaten Gresik yang dilakukan melalui PTSP oleh BPMP dapat dikatakan belum efektif. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala, seperti kurangnya sosialisasi, kurangnya koordinasi, petugas pelayanan yang kurang merespon, serta fasilitas pelayanan yang kurang memadai. 2016-11-22 Thesis NonPeerReviewed text id https://repository.unair.ac.id/118811/1/KKB%20KK%20THP%2005-16%20Kho%20a.pdf Mohamad Khoirurosidin (2016) Analisis Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Terhadap Pemberian Izin Pendirian Apotek di Kabupaten Gresik. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA. http://www.lib.unair.ac.id
institution Universitas Airlangga
building Universitas Airlangga Library
continent Asia
country Indonesia
Indonesia
content_provider Universitas Airlangga Library
collection UNAIR Repository
language Indonesian
topic HD3611-4730.9 Industrial policy. The state and industrial organization Including licensing of occupations and professions, subsidies, inspection, government ownership, municipal services
RS Pharmacy and materia medica
spellingShingle HD3611-4730.9 Industrial policy. The state and industrial organization Including licensing of occupations and professions, subsidies, inspection, government ownership, municipal services
RS Pharmacy and materia medica
Mohamad Khoirurosidin
Analisis Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Terhadap Pemberian Izin Pendirian Apotek di Kabupaten Gresik
description Pengaturan mengenai izin pendirian apotik di Kabupaten Gresik didasarkan pada keputusan Menteri Kesehatan dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) di Kabupaten Gresik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dan keefektifitaSan peraturan bupati tersebut. Metode yang digunakan adalah sosiolegal. Data primer diperoleh dari wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, peraturan tersebut sah menurut hukum karena sesuai dengan asas hukum lex superior derogate legi inferiori. Pelayanan perizinan pendirian apotik di Kabupaten Gresik yang dilakukan melalui PTSP oleh BPMP dapat dikatakan belum efektif. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala, seperti kurangnya sosialisasi, kurangnya koordinasi, petugas pelayanan yang kurang merespon, serta fasilitas pelayanan yang kurang memadai.
format Theses and Dissertations
NonPeerReviewed
author Mohamad Khoirurosidin
author_facet Mohamad Khoirurosidin
author_sort Mohamad Khoirurosidin
title Analisis Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Terhadap Pemberian Izin Pendirian Apotek di Kabupaten Gresik
title_short Analisis Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Terhadap Pemberian Izin Pendirian Apotek di Kabupaten Gresik
title_full Analisis Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Terhadap Pemberian Izin Pendirian Apotek di Kabupaten Gresik
title_fullStr Analisis Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Terhadap Pemberian Izin Pendirian Apotek di Kabupaten Gresik
title_full_unstemmed Analisis Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Terhadap Pemberian Izin Pendirian Apotek di Kabupaten Gresik
title_sort analisis kebijakan pelayanan terpadu satu pintu (ptsp) terhadap pemberian izin pendirian apotek di kabupaten gresik
publishDate 2016
url https://repository.unair.ac.id/118811/1/KKB%20KK%20THP%2005-16%20Kho%20a.pdf
https://repository.unair.ac.id/118811/
http://www.lib.unair.ac.id
_version_ 1751554065611882496