Program Pelaporan Gangguan Indra Dan Fungsional Dan Cakupan Tindakan Operasi Katarak Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

• Main Author: Nida Luthfina
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: English
• Published: 2020
• Subjects: RA Public aspects of medicine
• Online Access: https://repository.unair.ac.id/131357/1/NIDA%20LUTHFINA.pdf; https://repository.unair.ac.id/131357/; http://www.lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan instansi pemerintahan Jawa timur. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa bidang salah satunya Bidang P2P yang membawahi Seksi P2PTM dan Keswa. Seksi P2PTM dan Keswa mempunyai tujuh program salah satunya Program Gangguan Indra dan Fungsional. Program Gangguan Indra dan Fungsional memiliki sistem pelaporan gangguan indra dan fungsional dalam bentuk spreadsheet. Keteraturan, format data, kelengkapan data, dan validitas pelaporan gangguan indra dan fungsional pada tahun 2019 secara berturut-turut adalah 42,11%, 52,63%, 0%, dan 52,63%. Hal ini membuat kelengkapan data menjadi masalah dalam pelaporan gangguan indra dan fungsional. Katarak hanya bisa diatasi dengan operasi. Cakupan tindakan operasi katarak di Provinsi Jawa Timur tahun 2019 dihitung dari data BPJS dan bakti sosial yang diselenggaakan di setiap Kabupaten/Kota. Ada 10 kabupaten/kota yang kasus katarak yangtidak tertangani oleh operasi digolongkan tinggi. Selain itu perbandingan kasus yang ditemukan dengan estimasi prevalensi kebutaan dengan katarak pada tahun 2019 hanya mencapai 10%. Rendahnya perbandingan ini dapat dikarenakan skrining yang belum maksimal. Prioritas masalah pada pelaporan gangguan indra dan fungsional dan cakupan tindakan operasi katarak di Provinsi Jawa Timur tahun 2019 ditentukan berdasarkan perhitungan CARL yang dilakukan oleh kepala Seksi P2PTM dan Keswa, Pemegang Program Gangguan Fungsional dan Indra serta Pengolah Data Laporan Gangguan Indra dan Fungsional. Prioritas maasalah yang didapatkan adalah belum adanya Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota yang mengisi lengkap form program gangguan indra dan fungsional pada tahun 2019. Penentuan akar penyebab masalah menggunakan diagram fishbone dan indepth interview. Hasil analisis diagram fishbone menunjukan bahwa akar penyebab masalah yang ada yaitu, belum ada sosialisasi yang komprehensif tentang format pelaporan, kurangnya SDM Pengolah data di daerah, kurangnya kesadaran Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terhadap pentingnya kelengkapan data, follow up dan feedback dari Dinas Kesehatan Provinsi terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kurang, sosialisasi informasi berjenjang tentang format pelaporan belum maksimal dan data skrining yang dilaporkan unit sumber data di bawah Dinas Kesehatan Kabupten/Kota tidak lengkap. Alternatif solusi dari akar penyebab masalah di atas adalah pembuatan petunjuk pengisian format yang lengkap, penambahan SDM atau pemerataan beban kerja pegawai ke bagian pengolah data, memberikan pengertian tentang konsekuensi secara epidemiologis jika format tidak diisi dan dilengkapi, follow up atau pengingat diberikan sebelum tanggal terakhir dalam pengumpulan laporan, pemberian imbaun resmi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk memberikan format pelaporan yang benar kepada puskesmas di wilayahnya, dan kerjasama dengan program PIS PK dalam mendapatkan data skrining awal gangguan penglihatan dan pendengaran. Kegiatan magang yang telah dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tmur adalah Pengumpulan dan perekapan pelaporan gangguan indra dan fungsional di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, validasi hasil pelaporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan mengikuti dinas luar ke Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek.