EVALUASI PROGRAM BERSERI (BERSIH DAN LESTARI) BERDASARKAN KELOLOSAN DESA/KELURAHAN PADA KATEGORI PRATAMA, MADYA DAN MANDIRI (Studi Kasus: di Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Kediri dan Kota Madiun)
Dari hasil evaluasi yang dilakukan pada program Berseri berdasarkan Kelolosan desa/kelurahan pada kategori pratama, madya dan mandiri Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Kediri dan Kota Madiun pengusuan desa/keluarahan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provi...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
Language: | English |
Published: |
2019
|
Subjects: | |
Online Access: | https://repository.unair.ac.id/132674/1/Laporan%20Magang%20revisi%20fix.pdf https://repository.unair.ac.id/132674/ http://www.lib.unair.ac.id |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Institution: | Universitas Airlangga |
Language: | English |
Summary: | Dari hasil evaluasi yang dilakukan pada program Berseri berdasarkan Kelolosan desa/kelurahan pada kategori pratama, madya dan mandiri Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Kediri dan Kota Madiun pengusuan desa/keluarahan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur diserahkan sepenuhkan Kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Pengusulan desa/kelurahan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten/Kota biasanya didasarkan pada kesiapan tiap desa/keluarahan yang akan diusulkan namun tidak jarang juga pengusulan yang dilakukan tidak melihat kesiapan tiap desa/keluarahan yang akan diusulkan. Kelolosan desa/kelurahan yang diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dipengaruhi oleh tingkat pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten/Kota. Namun terdapat beberapa desa/kelurahan tanpa adanya pembinaan dari DLH atau DLHK dapat bergerak dengan mandiri dikarenakan masyarakat di desa/kelurahan tersebut kompak dan rukun serta pembiayaan untuk pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara swadaya. |
---|