Akuntansi Pertanggungjawaban dengan Anggaran sebagai alat pengendalian Biaya pada Organisasi Sektor Publik (Studi Kasus pada Sekretariat DPRD Kota Surabaya)

DPRD merupakan lembaga yang merepresentasikan seluruh lapisan masyarakat dalam sebuah pemerintahan daerah yang pelaksanaan fungsi dan tug as pokoknya didukung dengan membentuk Sekretariat DPRD. Kewenangan yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD salah satunya adalah menentukan, menyusun, dan mengelola...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Adelia Dewi Maretha
Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Language:Indonesian
Indonesian
Published: 2023
Subjects:
Online Access:https://repository.unair.ac.id/134700/1/KKB%20KK-2%20Ade%20a%20ABSTRAK.pdf
https://repository.unair.ac.id/134700/2/KKB%20KK-2%20Ade%20a.pdf
https://repository.unair.ac.id/134700/
http://lib.unair.ac.id
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Institution: Universitas Airlangga
Language: Indonesian
Indonesian
Description
Summary:DPRD merupakan lembaga yang merepresentasikan seluruh lapisan masyarakat dalam sebuah pemerintahan daerah yang pelaksanaan fungsi dan tug as pokoknya didukung dengan membentuk Sekretariat DPRD. Kewenangan yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD salah satunya adalah menentukan, menyusun, dan mengelola anggaran internal DPRD yang bersumber dari APBD. Proses penentuan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran rawan dengan adanya penyimpangan yang dapat mengakibatkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap DPRD sebagai lembaga pelWakilan rakyat daerah. Untuk mencegah atau meminimalisir adanya penyimpangan, serta sejalan dengan gencarnya sorotan pertanggungjawaban pada pemerintahan daerah, akuntansi pertanggungjawaban dapat digunakan untuk memberikan informasi penting bagi pengelolaan setiap pusat pertanggungjawaban pada sebuah organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode studi kasus bertipe deskriptif terhadap penerapan elemen-elemen akuntansi pertanggungjawaban pada Sekretariat DPRD Kota Surabaya dengan anggaran sebagai elemen yang paling dominan untuk dijadikan sebagai alat pengendalian biaya. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, dan observasi langsung. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik penjodohan pola dan diinterpretasikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa elemen-elemen akuntansi pertanggungjawaban pada Sekretariat DPRD Kota Surabaya telah diterapkan sesuai dengan konsep dan teori yang ada, penerapannya bersamaan dengan anggaran sebagai elemen yang paling dominan dalam akuntansi pertanggungjawaban telah memadai untuk digunakan sebagai alat pengendalian biaya.