Kontestasi Wacana Tentang Sistem Penyiaran Yang Demokratis Pasca Orde Baru:Analisis Konstruksi Sosial Relasi Negara, Industri Penyiaran Dan Civil Society

• Main Author: Henri Subiakto
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian
• Published: 2010
• Subjects: HM701 Social systems
• Online Access: https://repository.unair.ac.id/134712/1/39.%20KKB%20KK-2%20DIS%20S%2014%2010%20Sub%20k.pdf; https://repository.unair.ac.id/134712/; http://www.lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Pada mulanya, demokratisasi lebih banyak diartikan dan diarahkan untuk mengatur dan membatasi kekuasaan "negara", agar tidak disalahgunakan. Dalam perkembangannya, demokrasi tidak hanya menyentuh kekuasaan politik, pemerintah atau negara, melainkan juga institusi lain. Kemajuan teknologi di bidang komunikasi, dan meningkatnya peran media massa, telah memunculkan perubahan. Institusi media berkembang menjadi kekuatan politik (political power) yang juga diperhitungkan. Konsepsi awal demokrasi hingga abad 20, media massa merupakan komponen yang dibutuhkan untuk mengontrol kekuasaan negara. Akan tetapi ketika media massa telah menjadi kekuatan yang semakin besar, hingga berpengaruh secara politik, ekonomi, dan budaya, munculah kekhawatiran bahwa akan bisa menjadi ancaman tersendiri bagi demokrasi. Robert Mc Chessney mengatakan, demokratis tidaknya suatu negara, tidak cukup hanya dilihat dari sistem politiknya, namun juga ditentukan bagaimana sistem medianya. Salah satu bentuk media massa yang paling dominan adalah penyiaran. Televisi, dan radio sebagai medium penyiaran senantiasa mengguna.kan frekuensi milik publik yang jumlahnya terbatas, maka harus diatur secara adil. Prinsip mengatur penggunaan frekuensi sebagai public domain dikenal sebagai scarcity theory, di dalamnya termasuk pentingnya mengatur konten penyiaran. Hal itu dikarenakan sifatnya yang pervasive, memasuki ruang publik tanpa diundang, dan tidak bisa dikontrol sempurna oleh masyarakat.