Analisis Tentang Relasi Kepentingan 01 Antara Aktor·Aktor Negara, Masyarakat Dan Pasar Dalam Proses Perumusan Kebuakan
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena mengenai kebijakan tentang tata ruang kota yang dibuat oleh pemerintah daerah, seringkali tidak banyak menguntungkan kepentingan masyarakat, akan tetapi lebih menguntungkan sekelompok orang tertentu. Untuk memahami hal ini tentunya dapat dilihat d...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
2009
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://repository.unair.ac.id/135022/1/25.%20KK-2%20DIS.%20S.%2007%2010%20Soe%20a.pdf https://repository.unair.ac.id/135022/ https://lib.unair.ac.id/wplib/ |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Institution: | Universitas Airlangga |
| Language: | Indonesian |
| Summary: | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena mengenai kebijakan tentang tata ruang kota yang dibuat oleh pemerintah daerah, seringkali tidak banyak menguntungkan kepentingan masyarakat, akan tetapi lebih menguntungkan sekelompok orang tertentu. Untuk memahami hal ini tentunya dapat dilihat dari proses perumusan kebiJakan tentang ruang tata kota & ruang wilayah kota (RT/RW). Dalam hal ini penulis mencoba melihat proses perumusan kebijakan tata ruang dan tata wilayah kota dari sudut pandang studi kebijakan karena serial lini studi tentang tata ruang kota kebanyakan didekati dari sudut pandang sosiologi, ataupun arsitektur. Tidak banyak studi tata ruang kota dilihat dari sudut pandang studi kebijakan ataupun ilmu politik. Padahal banyak persoalan tata ruang atau kebijakan peruntukan kawasan yang dapat dijelaskan secara memuaskan dari sudut pandang studi kebijakan ataupun ilmu politik. Pertanyaan pokok yang biasanya diajukan oleh ilmu politik dalam melihat tata ruang siapa yang membuat dan siapa yang diuntungkan dari kebijakan tata ruang secarp. empirik dan apakah proses penyusunan tata ruang kota melibatkan sebanyak m\lngkh~ kalangan masyarakat ? (Surbakti,. 1994). Kenyataan menunjukkan bahwa masalah tata mang kota kebanyakan dianggap sebagai masalah teknis administratif |
|---|