Hambatan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

• Main Author: NIKEN YANUAR ANGGRAENI, -
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2004
• Subjects: K Law; P87-96 Communication. Mass media
• Online Access: https://repository.unair.ac.id/135188/1/ABSTRAK.pdf; https://repository.unair.ac.id/135188/2/1.%20FULLTEXT%20-%20niken%20yanuar%20anggraeni_compressed.pdf; https://repository.unair.ac.id/135188/; https://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Kebebasan pers yang tidak diperhatikan dikarenakan seluruh kalangan tidak dapat mengindahkan Undang-undang Pers. Sehingga kebebasan pers jadi tidak bisa berjala atau bergerak dengan leluasa. Hambatan Yuridis melihat Hambatan yang terjadi banyak pada pasal-pasal lemah, sehingga pengadilan selalu memakai KUHP daripada Undang-undang Pers dengan kata lain bahwa pengadilan tidak selalu memakai mekanisme jurnalistik untuk penyelesaian masalah pers, hal ini yang mengakibatkan Undang-undang Pers terabaikan dan kebebasan pers menjadi sempit. Ketentuan hukum yang beraneka ragam pada dunia jurnalistik, bukan tidak mungkin akan terjadi overlapping peraturan. Wartawan ataupun dunia jurnalistik itu dapat diancam hulruman pidana penjara dan akan banyak lagi terjadi pengekangan kebebasan pers untuk menginformasikan berita kepada masyarakat. Hak tolak yang disalahgunakan oleh wartawan untuk di depan pengadilan karena pemberitaan yang di dapat bukan dari sumber yang berkompeten atau yang berhak.