PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DAN SAKSI DALAM PELANGGARAN HAM BERAT
Pemerintah seperti apa yang diatur dalam UUD 1945, TAP MPR XVII/MPR/1998 tentang HAM, UU 39/1999 tentang HAM, UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM, PP 2/2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat sudah mempunyai wewenang untuk memberi pe...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
| Language: | English |
| Published: |
2004
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://repository.unair.ac.id/135470/1/Perlindungan%20Hukum%20thd%20Korban%20dan%20Saksi%20dlm%20Pelanggaran%20oleh%20Adi.pdf https://repository.unair.ac.id/135470/ http://www.lib.unair.ac.id |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Institution: | Universitas Airlangga |
| Language: | English |
| Summary: | Pemerintah seperti apa yang diatur dalam UUD 1945, TAP MPR XVII/MPR/1998 tentang HAM, UU 39/1999 tentang HAM, UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM, PP 2/2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat sudah mempunyai wewenang untuk memberi perlindungan hukum terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM Berat. Dengan diberikannya bagaimana tata cara perlindungan korban dan saksi seperti apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, untuk kedepannya korban dan saksi akan tahu lebih banyak mengenai apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum jika mereka menjadi korban dan atau saksi dalam kasus pelanggaran HAM berat. |
|---|