Merger Perusahaan Publik Dan Akibat Hukumnya

• Main Author: Pratiwi Puspitho Andini, -
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: English
• Published: 2005
• Subjects: K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
• Online Access: https://repository.unair.ac.id/135558/1/PRATIWI%20PUSPITHO%20ANDINI.pdf; https://repository.unair.ac.id/135558/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Seiring dengan berkembang pesatnya perekonomian di Indonesia pasca krisis moneter, dunia bisnis lndonesiaplm mengalami berbagai macam pembaharuan dan perkembangan yang sangat luar biasa. Perkembangan Ekonorni Nasional, membawa dampak bagi makin berkembangnya dunia usaha bagi pemsalahan-perusahaan yang bergerak di berbagai bidang. Perusahaan yang dimaksud disini adalah suatu wadah usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT). Seiring waktu yang terns berjalan, demikian juga persamgan semakin memuncak dan memaksa perusahaan-perusahaan harus segera berbenah diri memperbaiki kinerja, manajemen, dan kekuatan modal perusahaan serta perluasan usaha dagang. Berkembang pesatnya kemajuan di segala bidang, memacu perusahaan untuk melakukan upaya pengembangan usaha. Untuk melakukan pengembangan usaha, tentunya diperlukan perencanaan matang dengan disertai strategi yang efektif. Perusahaan yang semakin berkembang, tentunya memerlukan dana yang makin besar pula. Semakin besar suatu perusahaan, semakin besar pula dana yang diperlukan untuk eksistensi perusahaan dan juga untuk peningkatan kegiatan pengembangan usaha perusahaan di tingkat global. Untuk memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan tersebut diperlukan usaha untuk mencari tambahan berupa "fresh money" untuk disuntikkan kepada perusahaan, sebagai penambah dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan perusahaan atau untuk pengembangan usaha. Namun upaya penciptaan iklim usaha yang sehat dan efisien dalam rangka pengembangan ekonomi tersebut, operasionalisasinya harus tetap mengacu pada asas pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan asas kekeluargaan sebagairnana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.