Perlindungan Hukum Bagi Awak Kapal

Dengan dikeluarkannya Pasal I angka 5, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2000 tentang Kepelautan maka mengenai pengertian perjanjian kerja laut yang dimana sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-undang Hukun Perdata menjadi gugur dengan sendirinya, kedudukan P...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Neneng Wisiyanti, -
Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Language:Indonesian
Published: 2006
Subjects:
Online Access:https://repository.unair.ac.id/135631/1/NENENG%20%20WISIYANTI.pdf
https://repository.unair.ac.id/135631/
http://www.lib.unair.ac.id
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Institution: Universitas Airlangga
Language: Indonesian
id id-langga.135631
record_format dspace
spelling id-langga.1356312025-02-04T06:48:16Z https://repository.unair.ac.id/135631/ Perlindungan Hukum Bagi Awak Kapal Neneng Wisiyanti, - K Law Dengan dikeluarkannya Pasal I angka 5, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2000 tentang Kepelautan maka mengenai pengertian perjanjian kerja laut yang dimana sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-undang Hukun Perdata menjadi gugur dengan sendirinya, kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2000 tentang Kepelautan sebagai lex specialis derogat legi generali. 2006 Thesis NonPeerReviewed text id https://repository.unair.ac.id/135631/1/NENENG%20%20WISIYANTI.pdf Neneng Wisiyanti, - (2006) Perlindungan Hukum Bagi Awak Kapal. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA. http://www.lib.unair.ac.id
institution Universitas Airlangga
building Universitas Airlangga Library
continent Asia
country Indonesia
Indonesia
content_provider Universitas Airlangga Library
collection UNAIR Repository
language Indonesian
topic K Law
spellingShingle K Law
Neneng Wisiyanti, -
Perlindungan Hukum Bagi Awak Kapal
description Dengan dikeluarkannya Pasal I angka 5, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2000 tentang Kepelautan maka mengenai pengertian perjanjian kerja laut yang dimana sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-undang Hukun Perdata menjadi gugur dengan sendirinya, kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2000 tentang Kepelautan sebagai lex specialis derogat legi generali.
format Theses and Dissertations
NonPeerReviewed
author Neneng Wisiyanti, -
author_facet Neneng Wisiyanti, -
author_sort Neneng Wisiyanti, -
title Perlindungan Hukum Bagi Awak Kapal
title_short Perlindungan Hukum Bagi Awak Kapal
title_full Perlindungan Hukum Bagi Awak Kapal
title_fullStr Perlindungan Hukum Bagi Awak Kapal
title_full_unstemmed Perlindungan Hukum Bagi Awak Kapal
title_sort perlindungan hukum bagi awak kapal
publishDate 2006
url https://repository.unair.ac.id/135631/1/NENENG%20%20WISIYANTI.pdf
https://repository.unair.ac.id/135631/
http://www.lib.unair.ac.id
_version_ 1823627417467486208