Tanggung Gugat Tenaga Kerja Konstruksi Atas Kegagalan Bangunan Dalam Kontrak Konstruksi Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 1999

• Main Author: Deby Ratna Kurniawati, -
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: English
• Published: 2005
• Subjects: K Law (General); K1700-1973 Social legislation
• Online Access: https://repository.unair.ac.id/135700/1/Deby%20Ratna%20Kurniawati.pdf; https://repository.unair.ac.id/135700/; https://lib.unair.ac.id/wplib
• Institution: Universitas Airlangga

Kontrak konstruksi pada hakekatnya menganut prinsip eksistensi hubungan kontraktual yakni hanya mengikat para pihak yang menandatanganinya. Kontrak konstruksi pada pelaksanaan kerja konstruksi hanya mengikat pihak owner dengan pihak kontraktor sebagaimana kedua belah pihaklah yang menandatangani kontrak konstruksi. Begitu banyaknya tenaga kerja konstruksi yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi. Tenaga kerja konstruksi tesebut mempunyai hubungan hukum sendiri dengan pihak owner dan kontraktor dengan dibuat kontrak melakukan pekerjaan hubungan hukum antara tenaga kerja konstruksi dengan kontraktor adalah hubungan kontraktual. Pada hubungan kontraktual ini mengikat para pihak seperti yang tertuang dalam kontrak konstruksi yang dibuat oleh para pihak tersebut. Adapula tenaga kerja konstruksi yang bekerja pada penyedia jasa dan pengguna jasa sebagai pegawai sehingga hubungan hukumnya adalah hubungan perburuhan.