Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Parkir Akibat Pencantuman Klausula Baku pada Karcis Parkir

• Main Author: Chandra Budi Waluyo
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2005
• Subjects: K600-615 Private law
• Online Access: https://repository.unair.ac.id/135771/1/KKB%20KK-2%20%20FH%20Cha%20p_ABSTRAK.pdf; https://repository.unair.ac.id/135771/2/KKB%20KK-2%20%20FH%20Cha%20p.pdf; https://repository.unair.ac.id/135771/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

pengelolaan parkir yang ada di kota Surabaya dapat di bagi 2(dua) yaitu pengelola parkir yang dike lola oleh Sub Dinas Parkir Kota Surabaya dan Pengelola milik swasta, dimana pemakian sistem parkir yang di terapkan berbeda sistem yang diterapkan oleh milik swasta menggunakan sistem sewa lahan dim ana dalam landasan hubungan hukum antara pengelola swasta dan pengguna jasa parkir didalam Undang-Undang Hukum Perdata sebagai bahan pertir::bangan hukum dalam hal ini adalah hukum perjanjian yang diatur didalam pasal 1320,1338 B.W. Sedangkan pengelola parkir yang digunakan oleh Sub Dinas Parkir Kota Surabaya adalah sistem kombinasi antara sewa lahan dengan peniitipan barang sehingga muncul sistem parkir asuransi dimana pengikatan terjadinya asuransi dimana merupakan persetujuan tertentu, artinya kedua belah pihak yakni penanggung dan tertanggung saling mengikatkan untuk tujuan tertentu dan mempunyai hak dan kewajiban. Selain menyewakan lahan parkir atas barang pemakai jasa parkir, dimana pihak ketiga yang menanggung bila terjadi kehilangan kendaraan di tempat parkir, Pemindahan beban tanggung jawab kepada pihak ketiga yang dapat diklaimkan sehingga ada batas maksimum pemberian santunan baik itu kehilangan dan kerusakan pada kendaraan, pasal 1548 jo 1694 B.W. hukum positif yang dapat diberlakukan selain ketentuan hukum perjanjian sewa- menyewa, penitipan barang yang diatur dalam B.W. selain itu juga dikaitkan dengan hukum asuransi yang didasarkan pasal 246 KUHD b. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 7 Tahun 2000 Jo Peraturan Daerah Kota Surabaya No 11 Tahun 2001 Tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kota Surabaya No 7 Tahun 2000 Tentang penyelenggaraan Perparkiran, Dalam penggunaan jasa parkir tentunya adanya perjanjian dimana perjanjian memerlukan alat bukti itu adalah karcis parkir yang dalam penyelengaraan perpakiran terjadi perbedaan karakteristik dalam mengelurkan karcis parkir, yang dikeluarkan oleh Sub dinas parkir Kota Sura~aya mempunyai karakteristik, sedangkan karcis parkir yang dikeluarkan oleh pengelola parkir swasta terdapat pada sobekkan pada karcis parkir terdapat nama peruasahan, pada bag ian belakang karcis parkir terdapat ketentuan parkir yang isinya Klausala baku yang telah ditetapkan oleh perusahaan secure parkir dalam hal ini tercantum dalam karcis parkir di nyatakan batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum.dan dengan demikian klausula di anggap tidak pernah ada. Upaya hukum yang preventif dapat dilakukan konsumen pengguna jasa parkir dapat langsung kepada pihak secure parkir, yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen pengguna jasa parkir pencegahan sejak awal dimana kendaraan yang diparkir diareal parkir Sedangkan upaya hukum secara represif dapat dilakukan didalam maupun di dalam pengadilan.