PERJANJIAN ANTARA TUJUH PERUSAHAAN PELAYARAN JALUR SURABAYA-MAKASSAR-SURABAYA UNTUK MELAKUKAN PENETAPAN TARIF DAN KUOTA SERTA KARTEL SEBAGAI PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999

PERJANJIAN ANTARA TUJUH PERUSAHAAN PELAYARAN JALUR SURABAYA-MAKASSAR-SURABAYA UNTUK MELAKUKAN PENETAPAN TARIF DAN KUOTA SERTA KARTEL SEBAGAI PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999

Penetapan harga yang dibuat oleh para pelaku usaha termasuk perjanjian Price fixing secara horizontal (horizontal price fixing). Penetapan harga dan kuota tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap pasal 5 ayat 1 dan pasal 19 hurnf c Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Berdasarkan ketentuan dalam BW,...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	IRMA NURANGGRAINI, -
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Language:	English
Published:	2005
Subjects:	K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Online Access:	https://repository.unair.ac.id/135905/1/Irma%20Nuranggraini.pdf https://repository.unair.ac.id/135905/ http://lib.unair.ac.id
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Airlangga
Language:	English

Similar Items

Kedudukan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
by: Laila Annisatin, L
Published: (2004)

Komparasi Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Undang - Undang No.3 Tahun 1971 Dan Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang - Undang No. 20 Tahun 2001
by: Bhayu Kurniawan, -
Published: (2006)

Prinsip Proporsionalitas Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Jerman)
by: Irene Angelita Rugian, -
Published: (2020)

UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT
by: ARFAN FAIZ M., 039414034
Published: (1998)

Alternatif Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Konsekuensi Hukumnya Dalam Kerangka Undang-Undang No.2 Tahun 2004
by: SUPATMO IKA ISKANDAR, 090310164
Published: (2005)

Studi Komparasi Antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM Dalam Konteks Penegakan HAM Dl Indonesia
by: Rihantoro Bayu Aji, -
Published: (2002)

KARTEL HARGA YANG DILAKUKAN OLEH PT INDOSAT OOREDOO DAN PT XL AXIATA
by: MAURENT NAULINA, 031411131079
Published: (2018)

Pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 1999
by: Mambangil
Published: (2003)

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NO.7 TAHUN 1989 TERHADAP PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARISAN DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO
by: Liliek Kamilah, SH.
Published: (1991)

BATAS USIA PENSIUN GURU SWASTA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
by: HAFIN AUNI QASHRINA, S.H., 031314153009
Published: (2018)

HAK MENDAPATKAN KEMUDAHAN DAN PERLAKUAN KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: DHIA AL UYUN, 031417017303
Published: (2019)

UPAYA DIVERSI OLEH PENUNTUT UMUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
by: RIANA KUSUMA PUTRI BEMBA, 031511133106
Published: (2019)

Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai Instrumen Utama Dalam Penyelenggaraan pengadilan hak Asasi Manusia Ad Hoc Atas Pelanggaran berat Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Di Timor Timur selama Jajak Pendapat 1999
by: Yhogi Singgih Gunawan, -
Published: (2004)

PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT DESA TERHADAP KEWENANGAN HAK ASAL-USUL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
by: MUARA JUANSA, 031111081
Published: (2016)

CALON TUNGGAL DALAM PEMILU KEPALA DAERAH MENURUT SISTEM DEMOKRASI DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: HERIBERTUS HARI SUMARNO, 131314153059
Published: (2016)

NON CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DALAM UNDANG UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI MASA MENDATANG SEBAGAI ALTERNATIF UPAYA PENGEMBALIAN ASET
by: HELMI, 031170136
Published: (2018)

Implikasi Kepemilikan Saham Oleh Multinational Corporations Pada Sektor Industri Semen Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
by: Dini Niwantari, -
Published: (2005)

Penegakan Hukum Terhadap Tayangan-Tayangan Di Media Televisi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku ( Tayangan Yang Menonjolkan Unsur Kekerasan Pornografi Dan Tayangan Mistis )
by: Bagus Hariadi, -
Published: (2004)

PERBANDINGAN DARI BERBAGAI UNDANG -UNDANG PERKAWINAN
by: Prawirohamidjojo.R. Soetojo ., S.H., et al.
Published: (1982)

ANALISIS PELANGGARAN MEREK PERTAMINA OLEH PERTAMINI
by: FAHMI AMRI, 031211133084
Published: (2019)

Perlindungan hukum bagi konsumen atas tindakan kartel operator seluler dalam menentukan tarif SMS (short message service)
by: AKBAR, Aidil
Published: (2010)

PERSAINGAN TARIF OPERATOR SELULER DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERSAINGAN USAHA DAN IMPLIKASINYA
by: YUSUF PERKASA GUSTAMAN, 030415984
Published: (2009)

PEMBUKTIAN KARTEL DAN PROGRAM LENIENCY SEBAGAI UPAYA PEMBUKTIAN KARTEL
by: Ima Damayanti, 031314153062
Published: (2018)

PERTANGGUNGJAWABAN PETUGAS PEMASYARAKATAN TERKAIT PELANGGARAN TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA
by: Canthika Mira Istiyanthi, 031411131046
Published: (2018)

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
by: DENNY BAGUS ERWANTO, S.H.
Published: (2015)

PENGARUH UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP ANGKA PERCERAIAN 01 KOTAMAOVA SURABAYA
by: SRI HAJATI
Published: (1991)

STUDI EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 1-1974 DI DESA_DESA BEKAS PERDIKAN (DESA WINONG, MAJAN. TAWANGSARI) KECAMATAN KEDUNGWARU KABUPATEN TULUNGAGUNG
by: Sri Hayati, S.H., et al.
Published: (1984)

TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PASAL 49 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
by: Liliek Kamilah, SH.,M.Hum
Published: (1995)

Tindakan tindakan pelanggaran HAM dalam pembebasan tanah di kotamadya surabaya
by: Muryadi, Drs., et al.
Published: (1999)

KETERLIBATAN NOTARIS SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PELANGGARAN PEMUNGUTAN PAJAK YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA
by: CHARIS TANTIA FIRISMANDA, S.H., 031524253020
Published: (2018)

PERLINDUNGAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 DALAM KAITANNYA DENGAN PELANGGARAN HAM BERAT
by: Rosalina Ismu Pratiwi, 090610209 M
Published: (2009)

KONFLIK NORMA PASAL 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 DENGAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH
by: Rasyida Elsaputri, 030810455 N
Published: (2010)

DAMPAK UNDANG UNDANG NO.7 TAHUN 1989 TERHADAP KECENDERUNGAN PENINGKATAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MELALUI PENGADILAN AGAMA SURABAYA
by: Liliek Kamilah, S.H.
Published: (1991)

Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Dikaitkan Dengan Undang Undang No.1 Tahun 1974 Budi Santoso NIM039313668
by: Budi Santoso, -
Published: (2000)

KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAR AIR MINUM KOTA SURABAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
by: Laila Annisatin, 030010831 U
Published: (2004)

Pelanggaran Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Yang Berimplikasi Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
by: Renzy Firnendya Prilihandini, -
Published: (2020)

Karakter Yayasan Sebagai Badan Hukum Menurut Undang-Undang no. 16 Tahun 2001 JO Undang-Undang NO. 28 Tahun 2004
by: Muhammad Rutabuz Zaman, -
Published: (2005)

PENYESUAIAN UNDANG-UNDANG MELALUI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
by: BUKHARI YASIN, 031414153066
Published: (2017)

Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
by: Cris Septiani
Published: (2020)

KARAKTERISTIK YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004
by: HUSEN BASRI, S.H., 030210293 N
Published: (2005)