Perlindungan Hukum Bagi Seniman Yang Terikat Kontrak Dengan Perusahaan Impresariat Untuk Pentas Di Luar Negeri

• Main Author: Marendra Erlangga, -
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: English
• Published: 2001
• Subjects: K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
• Online Access: https://repository.unair.ac.id/136010/1/Marendra%20Erlangga.docx; https://repository.unair.ac.id/136010/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Di saat Indonesia mengalami keterpurukan dalam bidang ekonomi yang dipicu oleh krisis moneter sejak pertengahan tahun 1997, sector pariwisata merupakan salah satu sumber devisa yang cukup besar di sarnping ekspor migas dan pajak. Hal tersebut erat kaitannya dengan kunjungan wisatawan manca negara ke Indonesia . . Meskipun dernikian harus diakui pula bahwa sektor pariwisata sempat mengalami imbas atau ekses negatif akibat instabilitas di bidang keamanan dan politik dalarn negeri akhjr- akhir ini. Pemasukan negara d.ari sektor pariwisata tidak seluruhnya diperoleh rnelalui kunjungan wisatawan manca negara ke dalam negeri. Da.lam konteks pariwisata, devisa negara dapat juga bersumber dari eksistensi usaha jasa pengiriman seniman ke luar negeri. Kegiatan pengirirnan ini lazimnya disebut sebagai usaha jasa impresariat, yang mekanisrne kerjanya hampir sama dengan perusahaan pengirirnan tenaga kerja Indonesia ( TKI ) ke Juar negeri. Perbed.aan utamanya terletak pada instansi atau birokrasi pemerintah yang menaungi atau membidangi kedua jenis usaha tersebut di atas. Perusahaan pengiriman TKI bernaung di bawah Departemen Tenaga Kerja ( Depnaker ), sedangkan perusahaan yang bergerak di bidang jasa impresariat kini bernaung di bawah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Meskipun demikian, berdasarkan konteks hukum administrasi pengaturan hukum terhadap kedua jenis usaha tersebut memiliki persamaan yaitu tidak adanya kodifikasi sebagaimana yang dikenal dalam hukum pidana maupun perdata. Hal ini kiranya dapat dip~hami mengingat karakteristik hukum administrasi bersifat lintas sektoral.