PERUBAHAN STATUS TIMOR TIMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERJANJIAN CELAH TIMOR
Proses perubahan status Timor Timur yang dianggap sebagai non-self-governing territory oleh PBB, dan sekarang sedang menjalani suatu proses transisi untuk menjadi suatu negara yang merdeka. Adalah perwujudan dari prinsip self-determination dan program dekolonisasi PBB, berdasarkan ResolusiResolusi M...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
| Language: | English |
| Published: |
2000
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://repository.unair.ac.id/136034/1/Boedi%20Haryantho%20039514215.pdf https://repository.unair.ac.id/136034/ http://www.lib.unair.ac.id |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Institution: | Universitas Airlangga |
| Language: | English |
| Summary: | Proses perubahan status Timor Timur yang dianggap sebagai non-self-governing territory oleh PBB, dan sekarang sedang menjalani suatu proses transisi untuk menjadi suatu negara yang merdeka. Adalah perwujudan dari prinsip self-determination dan program dekolonisasi PBB, berdasarkan ResolusiResolusi Majelis Umum PBB No. 1514 (XV) 1960 dan No. 1541 (XV) 1960. 2. Perubahan status Timor Timur yang sekarang sedang menjalani suatu proses transisi untuk menjadi negara merdeka, merubah lingkup hak dan kewaj iban para pihak dalam Perjanjian Celah Timor. Berdasarkan ketentuan pasal 62 Konvensi Wina 1969 mengenai Clausula Rebus Sic Stantibus, hal tersebut dapat dijadikan dasar alasan oleh para pihak untuk mengakhiri atau menangguhkan pelaksaan perjanjian. |
|---|