Legislasi Nasional Pemberantasan Terorisme Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi Kritis Atas RUU Pemberantasan Terorisme, Substansi dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Prinsip Perlindungan dan Penegakan Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Terorisme)

• Main Author: MARIO PARAKAS, -
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2002
• Subjects: K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence; K4740-4760 Military criminal law and procedure; K7000-7720 Private international law. Conflict of laws
• Online Access: https://repository.unair.ac.id/136317/1/ABSTRAK.pdf; https://repository.unair.ac.id/136317/2/MARIO%20PARAKAS.pdf; https://repository.unair.ac.id/136317/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Sampai dengan saat ini dan mungkin hingga beberapa masa ke depan, sangat sulit untuk merumuskan istilah terorisisme secara detlnitif yang tegas dan rigid. Pola pendefinisian istilah terorisme yang ada selama ini pada umwnnya masih dalam tataran yang sangat abstrak dan interpretatif. Kondisi selnacrun ini tidak dapat kita hindarkan, dan tidak terkecuali pada saat kita merumuskan unsur-unsur pelnbentuk delik tcrorisme sebagai Inateri dasar dalanl program legislasi nasional pemberantasan terorisme. Sudut pandang '~intemasional" dalam pola kajian atas letak dan posisi delik terorisme 'dalain daftar kejahatan (list of crimes) hukwn pidana intemasionaI, penulis tempatkan sebagai sebuah conditio sine qua non dari upaya pengkuaklifisiran delik slale terrorisme ke dalam nlmusan delik terorisme, sebingga hanls dipahami bahwa perspektif penulis mengenai delik terorisme adalah Iebih berat kepada upaya pengkualifisiran delik terorisme sebagai sebuah crimes against humanity dan dalrun karakter transnational crime. c. Terintegral pada pelnahalnan atas delik terorislne sebagai sebuah crimes against humanity dalam karaktemya sebagai transnational crime, maka pola pemikiran mengenai diferensiasi konsep international terrorisme; dan domestic terrorism' adalah merupakan bentuk apresiasi yang salah dalam konteks legislasi nasional pelnberantasan terorisme. Dalam prakteknya, akan san gat sulit untuk mengaplikasikan bentuk-bentuk pemisahan kaku antara domestic terrorism dengan international terrorism. Hal ini tidak terlepas dari fenomena kegiatan terons itu sendiri pada umumnya (lebih Ianjut penulis identifikasi sebagai karakter terorislne pada ulnmnnya) yang biasanya Inembentuk sebuah jaringanintemasional dalam pola kegiatan yang bersifat transnasional