KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DALAM PENEGAKAN HUKUM PERIKANAN DI WILAYAH LAUT DAERAH JAWA TIMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004

Diundangkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menimbulkan suatu kontroversi hukum. Dalam Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten dan Kota mempunyai wewenang atas perikanan di wilayah laut daerah sejauh 4 mil dari garis pantai. Wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Ka...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: RA.Rini Anggraini, 090114344
Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Language:Indonesian
Indonesian
Published: 2004
Subjects:
Online Access:http://repository.unair.ac.id/35885/1/gdlhub-gdl-s2-2006-anggrainir-810-th11-06.pdf
http://repository.unair.ac.id/35885/2/gdlhub-gdl-s2-2006-anggrainir-810-th11-06.pdf
http://repository.unair.ac.id/35885/
http://lib.unair.ac.id
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Institution: Universitas Airlangga
Language: Indonesian
Indonesian