HAK ATAS BANGUNAN YANG BERDIRI DIATAS PERMUKAAN AIR

• Main Author: PUTU GDE KAMAJAYA, 031042057 N
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2012
• Subjects: K Law (General); K720-792 Property; TX955-985 Building operation and housekeeping
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/36673/1/gdlhub-gdl-s2-2013-kamajayapu-22529-2.abstr-i.pdf; http://repository.unair.ac.id/36673/2/gdlhub-gdl-s2-2013-kamajayapu-22529-10full.pdf; http://repository.unair.ac.id/36673/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

yang kita ketahui merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia dan mempunyai garis pantai terpanjang di dunia, yang terbagi atas tiga puluh tiga (33) provinsi, Salah satu provinsinya adalah Kalimantan Selatan dengan kotanya adalah Banjarmasin.Bangunan di provinsi Kalimantan Selatan yang khas, disebut dengan rumah adat Banjar Rumah adat banjar maupun rumah yang dimaksud tersebut ada yang pondasinya berada diatas permukaan tanah sepenuhnya maupun ada juga pondasi bangunannya yang sebagian berada di atas tanah sedangkan sebagian lainnya berada di bawah permukaan air sungai. Berdasarkan Pasal 11 PP No. 36 Tahun 2005 bahwa setiap bangunan yang didirikan harus jelas status kepemilikan tanahnya..Perlu ditegaskan mengenai bentuk pondasi bangunan tersebut, yang pondasinya baik dibangun diatas permukaan air seluruhnya maupun sebagian yang dimaksud tersebut dapat diberikan hak atas tanah seperti yang diatur di dalam ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Apakah jika nantinya dapat diberikan seperti hak atas tanah tersebut harus dilakukan pengukuran, mengingat tanah yang sebagai pondasi bangunan tersebut berada di bawah air dan juga mengenai pemberian mekanismenya. Mengingat yang diberikan sertifikat hak atas tanah hanyalah hak yang dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, yaitu hak atas permukaan bumi yang disebut dengan tanah yang secara rinci dijelaskan lagi ke dalam pasal 16 ayat (1).