PERANAN KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI DALAM MASALAH PENEGAKAN HUKUM DI PERAIRAN INDONESIA
Adanya Aturan Peralihan pada Undang-Undang Dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima, menyebabkan semua peraturan hukum mengenai laut yang dibuat pada zaman Hindia Belanda dan sebelum kemerdekaan masih berlaku. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kreativitas para pembuat undang-unaang untuk menc...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
| Language: | English |
| Published: |
1984
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://repository.unair.ac.id/37102/7/4.pdf http://repository.unair.ac.id/37102/ http://lib.unair.ac.id |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Institution: | Universitas Airlangga |
| Language: | English |
| Summary: | Adanya Aturan Peralihan pada Undang-Undang Dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima, menyebabkan semua peraturan hukum mengenai laut yang dibuat pada zaman Hindia Belanda dan sebelum kemerdekaan masih berlaku. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kreativitas para pembuat undang-unaang untuk menciptakan peraturan yang baru. Padahal peraturan r:yang berbau kolonial itu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. |
|---|