HOMO ENTREPRENICUS ENTREPRENEURSHIP, DEKOLONISASI WORLD BANK, DAN KEDAULATAN EKONOMI DI INDONESIA

• Main Author: PRIYO PAHENGGAR F, 071147014
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2013
• Subjects: HB615-715 Entrepreneurship; HC10-1085 Economic history and conditions; HG1501-3550 Banking
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/37339/1/gdlhub-gdl-s2-2013-priyopahen-27225-8.abstr-i.pdf; http://repository.unair.ac.id/37339/13/gdlhub-gdl-s2-2013-priyopahen-27225-full%20text.pdf; http://repository.unair.ac.id/37339/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Ditengah hiruk-pikuk perdebatan strategi pembangunan ekonomi, sebuah konsepsi baru lahir: Entrepreneurship. Entrepreneurship diyakini menjadi solusi cerdas untuk mengatasi berbagai persoalan terkait kedaulatan ekonomi. Tetapi mengapa Entrepreneurship? Selain itu, di wilayah lain, konfigurasi baru juga terjadi, telah lahir pertautan global dalam skema ekonomi dunia. Semua hal menembus batas ruang-waktu, semuanya terglobalkan, tak ada jalan keluar. Esensi terkait Entrepreneurship sewajarnya harus dipikirkan ulang, mengingat tak terhitung lagi jumlah kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia yang tebang-pilih, bongkar pasang, tanpa hasil yang signifikan. Entrepreneurship perlu diudar konteksasinya, diurai lagi relevansinya di Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan strategi analitik Genealogi Michel Foucault, untuk mengudar wacana Entrepreneurship terkait rumusan masalah yang diajukan dalam koridor studi ilmiah. Wacana Entrepreneurship adalah rekonfigurasi praktek dalam basis ideologi neoliberal yaitu modal manusia. Rasionalitas neoliberal manusia menjadi basis bagi semua aktivitas sebagai bentuk investasi pribadi, seluruh konsumsi karena produksi, dan mengubah semua aktor menjadi pengusaha dari diri. Hal ini mengacu pada Govermentality tentang ―upaya untuk membentuk tindakan manusia dengan cara penuh perhitungan. Sebaliknya, ―pengatur beroperasi dengan mendidik keinginan, dan mengkonfigurasi kebiasaan, aspirasi dan keyakinan. Rasionalitas kerja ada pada rasionalitas tindakan. Karena itu, kepengaturan bekerja dengan mengarahkan minat dan membentuk kebiasaan, cita-cita dan kepercayaan. Kepengaturan membentuk suatu keadaan ―yang secara buatan sedemikian teratur hingga orang—didorong oleh kepentingan pribadinya masing-masing—akan berbuat seperti apa yang seharusnya mereka perbuat. Basis ideologi neoliberal bukanlah arahan sistem yang dianut ekonomi Indonesia yang mengusung ekonomi kerakyatan. Individualisme neoliberal lebih mengutamakan kedirian ekonomi praktis bertujuan profit dan bukan sosial. Ketika bentuk aktualisasi diri manusia ekonomi kapital adalah untuk tujuan utama yaitu mencapai profit, kedirian diciptakan sebagai komoditas utama dalam mengejar keuntungan. Orang yang menjungjung tinggi nilai entreprenial akan bersifat neoliberal, semakin individualistis dan berorientasi material. Di sisi lain, posisi ini akan mengikis peran negara dalam tarikan bangunan sistem kedaulatan jika World Bank terus menyerang lewat manuver strategi intervensinya. Entrepreneurship adalah nilai baru yang menjalar pada rasio manusia pembangunan hari ini. Secara sosial, peneliti melihat transformasi ini akan mengubah tatanan transformasi sosio-kultural masyarakat Indonesia. Seluruh bentuk interaksi sosial akan tertuju pada bentuk ekonomi survival, kegiatan sosial yang kurang menguntungkan dan menjanjikan profit akan berangsur punah. Peneliti tidak berniat melihat alur ini sebagai basis hujatan, tetapi lebih sebagai upaya untuk memahami penalaran di balik rencana-rencana upaya pembangunan—apa yang mereka ingin ubah dan perhitungan yang mereka lakukan. Peneliti mencoba memahami dampak dari rencana-rencana upaya pembangunan sosial tersebut ketika mereka berbenturan dengan berbagai proses lain dan membentuk konjugtur baru. Dengan cara ini, peneliti berharap bisa memperluas peluang berpikir kritis tentang apa yang benar-benar terjadi dan apa yang mungkin bisa terjadi. Dengan melihat karena dewasa ini, tantangan terjadap rencana-rencana pembangunan disampaikan dalam bahasa janji-janji kosong, atau dalam bahasa hak azasi manusia, yang semakin dikodifikasi dalam hukum nasional maupun transnasional, bahkan global.