KEDUDUKAN HUKUM PEMAKAI TEMPAT USAHA DI PASAR YANG DIKELOLA OLEH PERUSAHAAN DAERAH PASAR SURYA SURABAYA

• Main Author: RAHADYAN WIDARSADHIKA WISNUMURTI, 031141039
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2012
• Subjects: HD3611-4730.9 Industrial policy. The state and industrial organization Including licensing of occupations and professions, subsidies, inspection, government ownership, municipal services; JS Local government Municipal government; K1010-1014 The merchant. Business enterprises
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/37475/1/gdlhub-gdl-s2-2013-wisnumurti-27719-3.abstr-t.pdf; http://repository.unair.ac.id/37475/2/gdlhub-gdl-s2-2013-wisnumurti-27719-full%20text.pdf; http://repository.unair.ac.id/37475/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Surabaya yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar dan diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999. Perusahaan Daerah Pasar Surya memiliki tugas untuk mengelola pasar-pasar di Surabaya, sesuai dalam lampiran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 1999. Dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1982 juncto Peraturan Daerah No 1 Tahun 1999, dicabut oleh Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya. Pemakai tempat usaha yang membuka tempat usaha memperoleh Hak Pemakaian Tempat Usaha selama 20 tahun serta Surat Ijin Berjualan (SIB). HPTU dan SIB merupakan bukti adanya hubungan hukum antara Perusahaan Daerah Pasar Surya dengan Pemakai Tempat Usaha.Adanya hubungan hukum ini menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Hak pemakaian tempat usaha dapat dijadikan jaminan oleh pemakai tempat usaha untuk mendapatkan kredit modal usaha, namun syaratnya wajib memperoleh ijin yang bentuknya berupa surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Surya dan lembaga perbankan yang akan menyalurkan kredit kepada pedagang wajib menandatangani nota kesepahaman terlebih dahulu dengan Perusahaan Daerah Pasar Surya. Nota kesepahaman bersama dan surat rekomendasi mutlak dibutuhkan karena hubungan hukum antara Perusahaan Daerah Pasar Surya dan pemakai tempat usaha merupakan sewa-menyewa yang menimbulkan hak perorangan.