PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA AKUISISI PERUSAHAAN

• Main Author: Beldwin Wijaya Kasuma, 030810283
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2010
• Subjects: K1700-1973 Social legislation
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/37681/1/gdlhub-gdl-s2-2010-kasumabeld-12348-tmk351-k.pdf; http://repository.unair.ac.id/37681/2/gdlhub-gdl-s2-2010-kasumabeld-11226-tmk.351-p.pdf; http://repository.unair.ac.id/37681/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Bertitik tolak dari tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah mewujudakan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga dapat diketahui bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama dari pembangunan nasional, salah satu permasalahan yang akan dihadapi di kemudian hari adalah permasalahan PHK dalam akuisisi perusahaan yang semakin banyak terjadi. Dalam perkembangan perekonomian yang semakin pesat di tengah-tengah masyarakat tentunya dapat meningkatkan angka terjadinya akuisisi antar perusahaan di Indonesia. Dalam hal terjadi peristiwa akuisisi dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya PHK pada pekerja/ buruh yang bekerja pada perusahaan tersebut, maka dengan demikian dapat terjadi permasalahan terhadap kesejahteraan para pekerja/ buruh dan keluarganya. Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada permasalahan berkaitan dengan hak pekerja/ buruh dalam peristiwa akuisisi perusahaan sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dan sasaran penyusunan dalam tesis ini adalah hak-hak apa saja yang dapat diterima oleh pekerja/ buruh yang mengalami PHK akibat Akuisisi dan upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan pekerja/ buruh dalam hal mereka tidak menerima hak-hak normatif yang seharusnya mereka terima sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.