PENJAMINAN RESI GUDANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SISTEM RESI GUDANG

• Main Author: ELRICK CHRISTIAN RUNTUKAHU, 030710319
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2009
• Subjects: K3400-3431 Administrative law
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/37687/1/gdlhub-gdl-s2-2010-runtukahue-12270-tmk108-k.pdf; http://repository.unair.ac.id/37687/2/gdlhub-gdl-s2-2010-runtukahue-11232-tmk108-9.pdf; http://repository.unair.ac.id/37687/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang, dan resi gudang tersebut merupakan dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang penerbitannya diterbitkan oleh pengelola gudang. Resi gudang di sini merupakan alas hak (document of title) atas barang sehingga dapat digunakan sebagai agunan karena resi gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu yang berada dalam pengawasan pengelola gudang, yang selain itu juga merupakan surat berharga karena dapat dialihkan atau diperjualbelikan. Hal tersebut merupakan karakteristik dari resi gudang, sebagai bagian dari intrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan maupun untuk memfasilitasi pemberian kredit yang terorganisir melalui sistem resi gudang. Dalam kaitannya dengan hukum jaminan, resi gudang mempunyai karakteristik khas dalam penjaminannya, dari lembaga-lembaga jaminan yang ada di Indonesia lembaga jaminan fidusia adalah lembaga jaminan tepat digunakan dalam sistem resi gudang. Karena objeknya yang termasuk dalam lembaga jaminan fidusia dan karakteristik yang ada dalam resi gudang sangat tepat dengan karakteristik lembaga jaminan fidusia. Meskipun terdapat perbedaan dalam penjaminannya seperti pada prosedur pelaksanaannya penjaminannya, karena resi gudang sendiri merupakan bagian dari kegiatan sistem resi gudang. Yang dalam hal ini lahir untuk memberikan nilai ekonomis pada komoditi yang tersimpan di gudang, karena selama ini pihak perbankan maupun kreditur enggan untuk mau menerima komoditi sebaga agunan yang nilainya di rasa sangat fluktuatif dan beresiko. Tetapi dengan adanya sistem UU sistem resi gudang diharapkan dapat menimbulkan kepercayaan kreditur untuk menerima komoditi yang dibuktikan dengan resi gudang sebagai agunan dalam pemberian kredit. Berdasarkan hal tersebut sangatlah jelas bahwa UU Sistem Resi gudang telah memberikan sistem penjaminan yang baru dan bukan melahirkan lembaga penjaminan yang baru. Resi Gudang sebagai alas hak (document of title) atas barang dapat dipergunakan sebagai agunan karena Resi Gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu yang berada dalam pengawasan Pengelola Gudang. Pengaturan mengenai pembebanan Hak Jaminan meliputi tata cara pemberitahuan perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai Hak Jaminan dan tata cara pencatatan pembebanan Hak Jaminan dalam Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan, penghapusan Hak Jaminan serta penjualan objek Hak Jaminan. Dilihat dalam pelaksanaan penjaminannya pun terdapat asas spesialitas maupun publisitas yang menjamin kepastian hukum bagi kreditur, sehingga pihak perbankan atau kreditur tidak perlu khawatir akan pemenuhan pelunasan utangnya. Karena selain diatur ketat dalam Undang-undang sistem resi gudang juga terdapat Badan pengawas, yang membuat aturan teknis pelaksanaan penjaminannya secara online yang dijalankan oleh Pusat registrasi sehingga pihak kreditur akan terlindungi dengan kelembagaan yang terdapat dalam sistem resi gudang. Dan apabila terjadi cedera janji kreditur dapat melakukan penjualan objek hak jaminan yang dibantu oleh pusat registrasi yang bertindak sebagai penatausahaan dalam sistem resi gudang tersebut.