KEDUDUKAN HUKUM DAN HAK MEWARIS ANAK SUMBANG AKIBAT BATALNYA PERKAWINAN ORANG TUA

• Main Author: HANDOYO, 030710278
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2009
• Subjects: K7155-7197 Domestic relations. Family law
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/37691/2/BAB%20I%20-%20gdlhub-gdl-s2-2010-handoyo-11237-tmk109-9.pdf; http://repository.unair.ac.id/37691/1/gdlhub-gdl-s2-2010-handoyo-11237-tmk109-9.pdf; http://repository.unair.ac.id/37691/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Secara umum kedudukan hukum anak sumbang bila perkawinan orang tuanya dapat dibatalkan (vernietigbaar) karena melanggar larangan pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah tetap sebagai anak sah berdasarkan pada pasal 28 (2) point (a) UU 1 Tahun 1974. Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak - anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berarti bahwa meskipun perkawinan orang tuanya dapat dibatalkan namun anak - anaknya tetap dianggap sebagai anak -anak sah dan berhak menjadi ahli waris yang sah juga. Sehingga pembatalan perkawinan yang telah diputuskan oleh pengadilan, tidak akan merubah kedudukan hukum anak sumbang sebagai anak sah. Anak sumbang yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah tidak perlu diakui dan disahkan lagi karena secara hukum kedudukan anak ini telah menjadi anak yang sah. Hal ini dikarenakan perkawinan kedua orang tua �X� sebagai anak sumbang telah memenuhi persyaratan mengenai sahnya suatu perkawinan yang sesuai dengan hukum dan agamanya masing � masing dan perkawinan tersebut telah dicatatkan (pasal 2 (1) dan (2) UU 1 Tahun 1974), terbukti dengan adanya akta perkawinan yang sah. Selain itu anak sumbang tetap berkedudukan sebagai seorang anak yang sah secara hukum berdasarkan pasal 28 (2) point (a) UU 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa meskipun perkawinan orang tuanya dapat dibatalkan (vernietigbaar) tetapi anak - anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dianggap sebagai anak - anak sah. Sehingga anak sumbang dalam hal ini tetap berhak untuk memperoleh seluruh harta warisan dari kedua orang tuanya yang meninggal. Ketentuan pasal 28 (2) point (a) UU 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut kurang memberikan penjelasan yang cukup sehingga sering kali menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda - beda, padahal kita mengetahui bahwa hukum harus memberikan suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi siapapun.