TANGGUNG GUGAT NOTARIS DALAM MALPRAKTEK

Undang undang Jabatan notaris (UU no. 30 tahun 2004) adalah merupakan undang-undang satu-satunya yang mengatur jabatan notaris. Undang undang ini merupakan produk bangsa Indonesia sendiri yang dapat dibanggakan walaupun isinya sebagian besar adalah merupakan warisan dari hukum Belanda. Dari peneliti...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: DEMMY MAHENDRA, 030510597 N
Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Language:Indonesian
Indonesian
Published: 2009
Subjects:
Online Access:http://repository.unair.ac.id/37712/1/gdlhub-gdl-s2-2010-mahendrade-12361-tmk137-k.pdf
http://repository.unair.ac.id/37712/2/gdlhub-gdl-s2-2010-mahendrade-11275-tmk137-9.pdf
http://repository.unair.ac.id/37712/
http://lib.unair.ac.id
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Institution: Universitas Airlangga
Language: Indonesian
Indonesian
Description
Summary:Undang undang Jabatan notaris (UU no. 30 tahun 2004) adalah merupakan undang-undang satu-satunya yang mengatur jabatan notaris. Undang undang ini merupakan produk bangsa Indonesia sendiri yang dapat dibanggakan walaupun isinya sebagian besar adalah merupakan warisan dari hukum Belanda. Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : Malpraktek adalah suatu kelalaian / kesalahan dalam suatu profesi yang mengakibatkan kerugian. Tetapi istilah malpraktek tidak dikenal dalam hukum positif Indonesia. Jika ditinjau dari pengertiannya maka perbuatan malpraktek merupakan salah satu bentuk dari perbuatan melanggar hukum (onrectmatige daad). Gugatan yang diajukan kepada notaris dapat didasarkan pada pasal 1243 jo 1267 BW yaitu tidak terpenuhinya prestasi notaris dalam hubungan kontraktual antara notaris dan klien. Atau gugatan atas tindakan malpraktek notaris atau penyalahgunaan jabatan notaris dapat didasarkan pada pasal 1365 BW yaitu perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad).