KEABSAHAN AKTA JUAL BELI YANG OBYEKNYA DALAM JAMINAN

• Main Author: SUGIARTO SAPUTRO, 030810583 N
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2010
• Subjects: HD101-1395.5 Land use Land tenure; KB479 Private law (General); KB491 Civil law (General)
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/37842/2/5.pdf; http://repository.unair.ac.id/37842/1/gdlhub-gdl-s2-2011-saputrosug-12275-tmk169-0.pdf; http://repository.unair.ac.id/37842/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Dalam usaha untuk memenuhi persyaratan mendapatkan kredit terutama dari Bank, seseorang diharuskan untuk memeberikan jaminan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pinjaman yang telah diberikan oleh Bank, yang salah satunya adalah dengan jaminan Hak Tanggungan. Hal ini berdasarakan Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada cara-cara mengenai hapusnya Hak Tanggungan dan pencoretan Hak Tanggungan atau Roya sehingga dapat untuk dilakukan peralihan hak, yang salah satunya dengan Jual Beli, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 18 dan pasal 22 Undang-Undang nomor 4 tahun 1996. Serta penyusun disini juga akan membahas mengenai akibat hukum atas akta jual beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dimana dalam penelitian ini memberikan penjelasan sistematis mengenai norma hukum, kategori hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara norma hukum positif untuk memecahkan persoalan hukum tentang pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap akta otentik yang telah dibuat olehnya. Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan Statute Approach, Conceptual Approach dan Studi Kasus. Kesimpulan dari permasalahan di dalam penulisan tesis ini adalah apabila seorang Debitur berkehendak untuk menjual obyek jaminan Hak Tanggungan yang masih belum diberikan pelunasan maka harus melalui prosedur yang telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 beserta penjelasannya, agar Hak Tanggungan tersebut menjadi hapus dan dapat dilakukan tindakan pencoretan Hak Tanggungan sehingga dapat dilakukan peralihan hak kepada pihak ketiga. Serta atas tindakan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuatkan akta jual beli dihadapannya menimbulkan suatu bentuk pertanggungjawaban hukum baik dalam lingkungan hukum perdata, pidana maupun administratif. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.