PENGANGKATAN ANAK MELALUI TESTAMEN

• Main Author: MELIANI KURNIAWAN, 030942054
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2011
• Subjects: K7181-7197 Parent and child. Guardian and ward
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/38048/1/gdlhub-gdl-s2-2011-kurniawanm-19824-tmk281-k.pdf; http://repository.unair.ac.id/38048/2/gdlhub-gdl-s2-2011-kurniawanm-16605-tmk2811.pdf; http://repository.unair.ac.id/38048/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Tesis ini menjelaskan mengenai Pengangkatan Anak Melalui Testamen yang mengkaji dan menganalisa apakah dimungkinkan dilakukan pengangkatan anak melalui testamen dan bagaimana akibat hukumnya terhadap harta warisan dikaji dari peraturan peundang-undangan yang terkait yaitu Statsblaad Nomor 129 Tahun 1917 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Metode yang digunakan yaitu Metode Penelitian Hukum Normatif dimana dalam penelitian ini memberikan suatu penjelasan yang sistematis tentang norma yang mengatur kategori tertentu, menganalisa hubungan antara norma, menjelaskan bidang-bidang yang sulit atau menimbulkan masalah hukum dan mungkin dapat memprediksi perkembangan masa depan. Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan atau Statute Approach dan pendekatan konseptual atau Conceptual Approach. Kesimpulan dari permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah pengangkatan anak melalui testamen menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 adalah dimungkinkan karena pengangkatan anak yang tidak diperkenankan adalah pengangkatan anak selain melalui akta Notaris, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, pengangkatan anak melalui testamen adalah tidak dimungkinkan kecuali telah memperoleh Penetapan dari Pengadilan. Akibat hukum pengangkatan anak melalui testamen terhadap harta warisan menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 adalah anak angkat mewaris dari orang tua angkat, tetapi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan dengan orang tua kandung dan karena Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tidak mengatur masalah warisan terhadap anak angkat, maka untuk bagian warisan dapat mengacu pada ketentuan Burgerlijk Wetboek (BW), Hukum Adat maupun Hukum Islam sesuai kesepakatan para ahli waris.