KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN

• Main Author: RONNY MAULANA, 030710310 N
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2009
• Subjects: K115-130 The legal profession; K3150 Public law; K578-579 Concepts applying to several branches of law
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/38234/1/gdlhub-gdl-s3-2010-maulanaron-11205-tmk690-k.pdf; http://repository.unair.ac.id/38234/2/gdlhub-gdl-s3-2010-maulanaron-10458-tmk6909.pdf; http://repository.unair.ac.id/38234/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Bahwa diketahui dengan pasti bahwa seorang Notaris yang bertindak dalam jabatannya selaku pejabat umum, adalah berwenang untuk membuat SKMHT (Pasal 1 ayat (1) UUJN jo Pasal 15 ayat 2 huruf (f) UUJN jo Pasal 15 ayat (1) UUHT) yang pada dasarnya harus menyesuaikan bentuk dan sifatnya dengan Pasal 38 UUJN sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas dan jabatannya. Dengan demikian bahwa Notaris berwenang untuk membuat SKMHT dengan akta Notaris yang dibuat dengan format atau bentuk akta Notaris, bukannya dengan mengisi blanko kosong yang dikeluarkan oleh BPN. Akibat hukum terhadap SKMHT yang dibuat oleh Notaris dengan tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan di dalam UUJN adalah hanya akan berkekuatan sebagai akta dibawah tangan (Analogi Pasal 1869 BW, karena di dalam UUJN sendiri tidak mencantumkan akibat hukum serta perlakuan terhadap akta yang dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UUJN).